Terkait Pemilihan Pejabat Polri, Istana Bantah Adanya Geng Solo

Oleh : A. Chandra S.
Photo Credit: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai keputusan pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan tak perlu sampai melakukan referendum. TELEGRAF/Koes W. Widjojo


Telegraf, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai pemilihan Kabareskrim dan sejumlah pejabat Polri, menjadi upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menonjolkan ‘geng Solo’.

Jokowi disebut campur tangan dalam penunjukan sejumlah posisi strategis di kepolisian untuk para mantan Kapolresta Solo. Padahal, para pejabat yang dipromosikan dianggap tak memiliki rekam jejak yang istimewa.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun menampik tudingan IPW tersebut. Menurutnya, tak mungkin seorang pimpinan mempertaruhkan posisi dengan menempatkan pejabat yang tak kredibel.

“Enggaklah. Kan begini, seperti saya jadi Panglima, saya mengenali orang-orang yang dulu bekerja untuk saya dan memiliki prestasi yang baik. Saat saya menjadi Panglima, mereka-mereka ini bisa saya tunjuk sebagai asisten saya. Analoginya seperti itu kira-kira,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/19).

“Jadi semua itu dasarnya talent scouting, bukan karena political appointee, tapi sekali lagi, orang-orang yang tidak mungkin sebuah jabatan yang sangat strategis itu dipertaruhkan sembarangan,” imbuhnya.

Moeldoko menilai, ada pertimbangan objektif dalam setiap penempatan pejabat di semua institusi. Antara lain memiliki kapasitas, loyalitas dalam pekerjaan, loyalitas pada negara, serta memiliki integritas.

“Tiga hal itu selalu menjadi pertimbangan untuk seorang pemimpin memilih pembantunya. Nggak mungkin sebuah jabatan yang sangat penting dipertaruhkan dengan menempatkan seseorang yang tidak terbukti hebat di lapangan,” ucap kapala KSP itu.

IPW menuduh Jokowi menonjolkan ‘geng Solo’ khususnya dalam penempatan Kabareskrim Irjen Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, dan Wakapolda Jawa Tengah (Jateng) Brigjen Ahmad Lutfi.

Baca Juga :   BNSP Fokus pada Pemenuhan Kebutuhan Asesor Badan Usaha dalam Pertemuan dengan Kementerian PUPR dan LPJK

Ketiganya merupakan mantan Kapolresta Solo. Prestasi Nana semasa di kepolisian, menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane relatif biasa dan tak menonjol.

“Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Nana saat itu menjadi Kapolresta Solo. Prestasi Nana relatif biasa dan tidak ada yang menonjol. Tampilnya Nana sebagai Kapolda Metro menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan ‘geng Solo’ di Polri,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, Senin (23/12/19).

“Setelah Kapolresta Solo naik super ekspres menjadi Wakil Kapolda Jateng, lalu Sigit mantan Kapolresta Solo menjadi Kabareskrim dan kini mantan Kapolresta Solo Nana menjadi Kapolda Metro,” tegasnya. (Red)


Photo Credit : Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai keputusan pemilihan pejabat Polri berdasarkan profesionalitas kerja dan prestasi. TELEGRAF/Koes W. Widjojo

Lainnya Dari Telegraf


 

Copyright © 2024 Telegraf. KBI Media. All Rights Reserved. Telegraf may receive compensation for some links to products and services on this website. Offers may be subject to change without notice. 

Telenetwork

Kawat Berita Indonesia

close