Telegraf – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) resmi meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia. Program ini merupakan inisiatif lintas sektor untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.
Peluncuran program ini diresmikan dengan akad kredit serentak yang digelar di delapan kota besar, yakni Bogor, Banda Aceh, Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, dan Jayapura. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, serta Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti hadir dalam acara tersebut. BTN ditunjuk sebagai bank pelaksana tunggal dalam program ini setelah serangkaian pertemuan antara kementerian dan lembaga terkait pada 7 Februari 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, program ini bertujuan memberikan akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk para guru. “Kami akan mengalokasikan 20.000 unit untuk guru, serta untuk berbagai profesi lain seperti tenaga kerja Indonesia, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan bantuan BPS, kami dapat memastikan rumah subsidi ini tepat sasaran,” ujar Maruarar.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menambahkan, kualitas sumber daya manusia, khususnya guru, menjadi kunci dalam pembangunan pendidikan. Ia berharap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan guru. “Kami ingin agar para guru yang belum memiliki rumah dapat memiliki hunian yang layak, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik,” kata Abdul.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan peran penting BPS dalam menyediakan data yang akurat untuk kelancaran program ini. “Kami mengumpulkan dan mengolah data guru yang disediakan oleh Dikdasmen, kemudian mencocokkannya dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program ini mencapai sasaran yang tepat,” jelas Amalia.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan dukungannya terhadap pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR. “Kami berkomitmen mengawal 20.000 unit kuota untuk guru tahun ini agar hanya mereka yang berhak yang mendapatkan fasilitas KPR Subsidi,” ujar Heru.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa BTN berkomitmen untuk mendukung program ini agar terus berkembang. “Kami berharap pada tahun depan program ini dapat diperluas untuk mencakup guru-guru dari berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta. Program ini sudah banyak diminati oleh para guru yang membutuhkan rumah layak huni,” ujar Nixon.
Nixon menargetkan bahwa pada 2025, BTN dapat menyalurkan 20.000 unit rumah subsidi bagi guru-guru di seluruh Indonesia dengan total pembiayaan sekitar Rp3,4 triliun. Program ini akan menggunakan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS, dengan bunga tetap 5% dan uang muka minimal 1%.
Sebagai tahap awal, BTN menggelar akad kredit serentak pada 25 Maret 2025 untuk 300 debitur, baik secara onsite maupun online. “Kami bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen untuk verifikasi data guru yang memenuhi syarat. Program ini akan diterapkan secara nasional,” ujar Nixon.
Dengan program ini, BTN berkomitmen terus mendukung sektor pendidikan. Sejak 2021, BTN telah menyalurkan lebih dari 22.000 unit rumah bagi tenaga pendidik. Pada tiga bulan pertama tahun ini, sebanyak 1.507 unit rumah telah disalurkan kepada tenaga pendidik.
