Ketua MA Sikapi Masukan KPK, Ini Yang Akan Dilakukan

Oleh : Edo W.
Ketua Mahkamah Agung (MA) H.M. Syarifuddin. FILE/MA

Telegraf – Ketua Mahkamah Agung (MA) H.M. Syarifuddin menyikapi saran dan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Info terkini di MA sedang dilakukan rolling dalam jumlah besar pegawai-pegawai di MA.

Sikap tegas juga ditunjukan dengan langsung memberhentikan sementara pegawai MA yang terjaring OTT.

Syarifuddin tercatat dalam sejarah sebagai Ketua Mahkamah Agung RI yang ke-14 mengajak seluruh hakim agung mengucapkan di depan umum dan menandatangani pakta integritas dengan menggunakan pakaian Hakim Agung lengkap.

“Meminta badan pengawas memeriksa atasan langsung dari semua yang kena OTT,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (28/09/2022).

Diketahui, hingga MA melakukan langkah internal memperbesar dan mengaktifkan tim intelijen pengawasan di internal.

Pasalnya menurut KPK, ada oknum panitera atau bisa disebut kelompok lama.

“Nah ini harus dipecahkan kelompoknya. Merekalah yang merusak serta mampu menembus dinding sakral, yang sistemnya terus menerus diperbaiki di MA,” kata KPK.

Adanya upaya peningkatan fungsi manajemen penanganan perkara di Mahkamah Agung yang cepat dan tepat dilakukan dengan cara peningkatan di Kamar Perdata dan Kamar Pidana yang terus diperbaki hari ke hari.

KPK sendiri telah menelusuri oknum pegawai yang mengurus keperluan hakim, yang menjadi batu sandungan atau penyelenggaraan peradilan bergeser dari hati nurani.

“Kita semua perlu bahu-membahu, merapatkan barisan, meluruskan niat, dan membulatkan tekad, untuk memberikan pengabdian terbaik kita bagi pembangunan hukum dan peradilan Indonesia,” tegas KPK.

Ketua KPK, Firli Bahuri dengan lugas meminta pimpinan MA untuk merolling dalam jumlah besar pegawai di Mahkamah Agung.

Kemudian, pegawai MA yang terkena atau terjaring OTT oleh KPK diminta untuk langsung diberhentikan, juga para hakim agung untuk perlu diingatkan kembali tentang Pakta Integritas.

“Kalau menurut saya ada beberapa langkah yang perlu diambil diantaranya. Pertama adalah penerapan eksaminasi putusan, Kedua keterbukaan publik untuk pelaksanaan sidang kasasi dan PK dan ketiga adalah perekaman pelaksanaan sidang, dan keempat mapping SDM. Kemudian kelima rotasi pegawai,” saran Firly.

Lainnya Dari Telegraf


 

Copyright © 2024 Telegraf. KBI Media. All Rights Reserved. Telegraf may receive compensation for some links to products and services on this website. Offers may be subject to change without notice. 

Telenetwork

Kawat Berita Indonesia

close