Pesawat Jet Pribadi | AFP Photo
Telegraf, Jakarta – Indonesia diprediksi akan menjadi pasar pesawat jet pribadi (business jet/bizjet) terbesar di Asia Tenggara (ASEAN) dalam kurun dua hingga tiga tahun mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh Jean Michel Jacob, President of Dassault Falcon Asia-Pacific saat berjumpa dengan sejumlah media di Jakarta, Kamis (1/9/2016) lalu.
“Jumlah pertumbuhan pesawat jet pribadi di Indonesia pada tahun lalu saja sebesar 16 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan di Asia yang sebesar 6 persen,” kata Jacob.
Menurut data yang dibeberkan oleh Dassault, ada 52 jet pribadi di tahun 2015 yang ada di Indonesia. Jumlah itu meningkat dari sekitar 30-an pesawat pada 2011 lalu.
Urusan kepemilikan pesawat bizjet ini, Indonesia sendiri saat ini masih berada di nomor dua di bawah Singapura. Namun dengan pertumbuhan seperti di atas, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah pesat jet pribadi terbesar di Asia Tenggara.
Menurut Jacob, ada dua faktor yang mendukung Indonesia sebagai pasar bizjet terbesar di Asia Tenggara, yaitu dari faktor ekonomi dan geografi.
Dari faktor ekonomi, setidaknya ekonomi yang dinamis dan beragam, disertai dengan pertumbuhan GDP menjadi faktor. Belum lagi bisnis yang kian global.
Menurut laporan Credit Suisse, jumlah miliarder di Indonesia – yang notabene menjadi target pasar jet pribadi – diperkirakan akan naik 54 persen dalam empat tahun mendatang, dari 98.000 menjadi 151.000 orang.
Sementara dari sisi geografi, Indonesia dianggap beruntung karena berada di persimpangan area-area bisnis besar, seperti Jepang, Timur Tengah, Afrika, dan Australia.
“Indonesia juga merupakan negara kepulauan, dimana jet pribadi menjadi solusi yang cepat dan sederhana untuk transportasi dan perdagangan,” kata Jacob.
Semakin banyaknya jet pribadi yang beroperasi di suatu negara juga bisa membuka lapangan kerja baru di sektor penerbangan, seperti bisnis bengkel dan perawatan pesawat (MRO), penerbangan regional, konsultan, sekolah penerbangan, katering, dan sebagainya.
Regulasi yang membayangi
Fakta-fakta yang mendukung Indonesia sebagai pasar jet terbesar di Asia Tenggara seperti di atas memang sepintas “memabukkan,” namun pada kenyataannya, Indonesia sendiri masih dibayang-bayangi oleh regulasi.
Jika regulasi ini terus membayangi, bukan tidak mungkin potensi Indonesia sebagai pasar terbesar bizjet di Asia Tenggara akan terhambat, dan kesempatan itu diambil oleh negara lain.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan No 66 Tahun 2015 menyebutkan, angkutan udara bukan niaga dan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing, wajib mengantongi tiga izin sebelum masuk wilayah Indonesia.
Bila izin sudah dikantongi, angkutan udara bukan niaga dan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri dengan pesawat udara sipil asing hanya dapat mendarat atau lepas landas dari satu bandara internasional saja.
Izin pertama, diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Selanjutnya, security cleareance dari TNI dan terakhir, flight approval dari Kemenhub.
Di sisi lain, jika seseorang ingin memiliki pesawat dengan registrasi Indonesia, izin dan pajaknya masih tergolong tinggi.
“Sekarang kalau mau PK (menggunakan registrasi Indonesia), kalo mau non-komersil (jet pribadi), selain kena pajak tinggi, izin operasinya juga ribet,” kata pengamat penerbangan Gerry Soejatman.
“Kalo (menggunakan registrasi) PK ya siap-siap lunas sebelum delivery(pesawat dikirim),” kata Gerry.
Aturan inilah yang kemudian biasanya memberatkan perusahaan finansial dalam melakukan pembayaran pembelian jet pribadi. Harga jual kembali pesawat beregistrasi PK (Indonesia) juga menurut Gerry lebih rendah dibanding pesawat registrasi N (AS) atau VP (koloni Inggris).
Sementara juru bicara Dassault Aviation, Leithen Francis saat berbincang dengan KompasTekno mengatakan, hampr separuh dari pesawat-pesawat jet pribadi yang ada di Indonesia masih menggunakan registrasi luar (non-PK).
“Banyak yang menyayangkan regulasi pemerintah Indonesia, investor akan kesulitan jika ingin bekrunjung ke daerah, baik untuk tujuan bisnis atau wisata,” tutur Francis.
Aturan yang sederhana
Ribetnya membeli pesawat jet pribadi di Indonesia ini juga diakui oleh Yon Karyono, airworthiness inspector dan praktisi dunia penerbangan.
Dijelaskan oleh Yon, sebelum mengurus Certificate of Airworthiness(kelayakan pesawat) dan Certificate of Registration (pendaftaran pesawat), calon pembeli harus mengajukan izin prinsip yang di dalamnya menerangkan apa tujuan membeli pesawat, di mana mau beroperasi, perawatan, kondisi keuangan, karyawan, dan sebagainya.
“Kalau izin prinsip selesai, lalu mengurus izin ke menteri kalau pesawat dari luar, kalau pesawat dari dalam negeri cukup izin Dirjen,” imbuhnya.
Dibandingkan mengurus di luar negeri, menurut Yon, mereka cukup mengajukan izin ke FAA, tidak perlu izin Menteri.
Namun demikian, Yon merasa aturan di Indonesia perlu dibuat. “Harusnya izin, tapi dipermudah dan dipersingkat, kalau tidak izin nanti malah liar tak terkontrol,” jelasnya. (Ist)
