Telegraf, Jakarta – Ancaman suatu negara sudah sangat jauh berbeda dengan 75 tahun yang lalu jika jaman itu ancaman tersebut berupa ancaman militer berbeda dengan hari ini, yaitu ancaman ancamam yang muncul justru dari mon militer dan sudah berkembang lebih kompleks.
Sebagai masyarakat Indonesia kita harus turut berpartisipasi mempertahankan negara dari ancaman ancaman non militer tersebut dengan bergandengan tangan. Menurunnya kesadaran yang terjadi dimasyarakat dalam mengantisipasi ancaman ancaman yang terjadi tersebut para cendekiawan berkumpul membedah satu buku yang mereka buat untuk menentukan sikap yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam mengatisipasi ancaman ancaman yang akan muncul.
Hal itu diungkapkan oleh Pontjo Sutowo Pembina Yayasan Suluh Nuswatara Bakti (YSNB), sekaligus Ketua FKPPI, dan Ketua Aliansi Kebangsaan di sela sela bedah buku dengan tema “Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila” di Asean Room, Hotel Sultan, Jakarta.
“Hari ini kami mempertemukan para cendekiawan untuk membicarakan Ketahanan Nasional itu adalah ancaman suatu negara hari ini sudah berkembang jauh (kompleks) lebih canggih dari 75 tahun lalu dimana ancaman umumnya bersifat militer dan hari ini ancaman ancaman sudah berkembang yang jauh lebih kompleks. Tentu tugas kita adalah mempertahankan diri agar kita mampu untuk menghadapi tantangan tantangan itu,” jelas Pontjo Sabtu (6/3).
Pontjo menjelaskan kesadaran masyarakat dalam bentuk ancama ini masih sangat rendah dan dia tidak tau bentuk ancaman ancaman tersebut dalam bentuk apa. Apa bila suatu bangsa memperoleh suatu ancaman yang paling bertanggungjawb adalah para cendekiawan. “Dan pertemuan kali ini diharapkan akan bisa menemukan suatu rumusan yang dapat di rekomendasikan sebagai antiaipasi untuk menjawab dan dilakukan jika suatu saat nanti ancaman ancaman tersebut muncul,” bebernya.
Di temui di tempat yang sama Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengemukakan hal yang terpenting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal ini adlah ada tiga, yang pertama adalah membuat konstitusi UU yang cocok untuk bangsa, yang kedua adalah sistem pendidikan dan yang ketiga adalah pendidikan harus di kelola dengan baik oleh stakeholder yang berkompeten.
“UU 45 memang harus juga diamandemen, tetapi amandemen yang lalu sudah kebablasan dan sangat liberal karena menimbulkan kebebasan yang luar biasa, nyaris tanpa batas,” kata Letjen Kiki.
Letjen Kiki melanjutnya untuk yang kedua adalah sistem pendidikan, sistem pendidikan disini dalam arti luas baik pendidikan formal maupun inn formal (pendidikan Keluarga) serta pendidikan non formal (pendidikan di masyarakat).
Dan yang ketiga adalah pendidikan harus terkelola dengan baik oleh semua pihak yang berkompeten baik Kementrian Koordinator Pemberdayaan Manusia, Mendikbud, juga Menkoinfo untuk penayangan TV.
Letjen Kiki menutup jika konstitusinya berjalan dengan baik dan sistem pendidikannnya bagus dengan pendidikan karakter yang dilakukaan sejak dini dan dilakukan dengan benar maka otomatis negara akan kuat. (AK)
Photo Credit : Pontjo Sutowo Pembina Yayasan Suluh Nuswatara Bakti (YSNB), sekaligus Ketua FKPPI, dan Ketua Aliansi Kebangsaan di sela sela bedah buku dengan tema “Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila” di Asean Room, Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (6/3)/TELEGRAF
