Swasta Diminta Ikut Serta Kelola Pelabuhan Patimban di Subang

"Misalnya Patimban, saya rasa pihak swasta yang harus mengelolanya. Supaya tidak ada faktor monopoli, pengelola pelabuhan bisa dilihat bagaimana perbandingan BUMN dan swasta,"

Swasta Diminta Ikut Serta Kelola Pelabuhan Patimban di Subang


Telegraf, Jakarta – Pemerintah akan melakukan beauty contest untuk menentukan operator pengelolaan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Di mana saat ini pembangunan Pelabuhan Patimban memasuki tahap detail engineering design (DED) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ketua Umum Asosiasi Logistik Zaldy Ilham menuturkan, layanan untuk masyarakat sudah selayaknya optimal. Seperti pelabuhan, supaya memiliki layanan yang bernilai maka pengelola pelabuhan harus bersaing dan tidak melulu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Misalnya Patimban, saya rasa pihak swasta yang harus mengelolanya. Supaya tidak ada faktor monopoli, pengelola pelabuhan bisa dilihat bagaimana perbandingan BUMN dan swasta,” ujarnya dalam Focus Group Discussion yang digelar PT Debindo ITE dan Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (8/2).

Menurut Zaldy, keinginan swasta berperan dalam bidang pelayanan masyarakat sesuai dengan amanah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa pembangunan infrastruktur diserahkan pertama kepada swasta, jika tidak berminat baru BUMN, dan terakhir pemerintah.

“Jadi tidak selalu infrastruktur dikasih BUMN. Supaya di sini swasta membuktikan pelayanannya bisa menurunkan tarif logistik,” ujarnya.

Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonenesia II (Pelindo II) menyatakan minatnya sebagai pengelola Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Sebagai badan usaha, Pelindo II sudah menyiapkan dana kelola sesuai dengan aturan sekitar Rp 2 trilyun.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan, total proyek pembangunan Pelabuhan Patimban sekira Rp 42 trilyun, dari Japan International Coorporation Agency (JICA) diberikan pinjaman lunak sekira Rp 30 trilyun dan sisanya pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk suprastruktur pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha.

Which is kami (Pelindo II) berminat sebagai pengelola pelabuhannya dan tentu menyiapkan dana juga. Di aturannya, dananya sekira 10% dari project yaitu sekitar Rp 4 trilyun dan kami menyiapkan diri untuk mengelola dengan kepemilikan saham 51% atau sekitar Rp 2 trilyun,” jelasnya. (Red)

Photo credit : Antara


KBI Telegraf

close