Telegraf, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, normalisasi Sungai Ciliwung harus dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Dengan begitu, pembebasan lahan 700 meter sepanjang bantaran sungai, mulai dari jembatan Bukit Duri sampai Komplek Perumahan Garuda perlu dilakukan.
“Ini pasti kita bongkar, tinggal tunggu rumah susun. Enggak ada pilihan,” ujar Ahok saat meninjau Komplek Garuda di Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2017.
Komplek Garuda berada di belakang dan samping gedung SMA Negeri 8 yang terendam banjir setinggi 70 sentimeter pada Kamis, 16 Februari 2017.
Salah satunya penangangan banjir yang selalu melanda SMA 8, ketika Bendung Katulampa di Bogor berada dalam status siaga dua. “Sekarang kan nggak ada cerita lagi SMA 9 banjir,” kata Ahok ketika itu.
Nyatanya, pada Kamis, 16 Februari 2017 pukul 02.00 sekolah menengah atas unggulan di Jakarta itu terendam air setinggi 70 sentimeter di dalam kelas dan 1 meter di halaman sekolah. Kepala SMAN 8 akhirnya meliburkan siswanya.
Menurut Ahok, untuk mencegah terulangnya banjir di SMA 8, seluruh rumah yang dibangun di bantaran Sungai Ciliwung, khususnya di Komplek Garuda, perlu direlokasi.
“Pasti kami bongkar, tapi musti dipikirkan juga ke mana pindahnya. Tunggu rusun selesai dulu,” kata Ahok.
Masalahnya, ujar Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyiapkan rumah susun yang digunakan sebagai rumah pengganti bagi warga Komplek Garuda. Hingga saat ini, Ahok masih mencari metode ganti rugi yang sesuai.
“Belum tentu (memberikan uang dan warga mencari kontrakan sementara). Itu harus cari dasarnya apa, bisa enggak seperti itu. Kalau enggak bisa, ya harus tunggu rumah susun,” ujarnya.
Ahok mengaku membatalkan kerja sama dengan kontraktor yang mengurus pembangunan rumah susun lantaran tidak memberikan hasil yang maksimal.
Dari data Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI (Oktober 2016) tercatat sejumlah pembangunan rumah susun yang dihentikan. Antara lain 200 unit di Rusun Cakung Barat, 300 unit di Rusun Jalan Bekasi KM 2, 300 unit di Rusun Marunda, dan 400 unit di Rusun Rawa Bebek.
Sementara itu Ahok juga meminta warga korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur untuk segera mengurus sertifikat tanah mereka.
Ahok meminta warga secepatnya mengurus sertifikat tanah karena saat ini ia telah menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Segera diurus. Sudah kami gratiskan BPHTB-nya Camat dan Lurah tolong diberi tahu warganya,” kata Ahok saat mengunjungi pengungsian di Masjid Raya Universitas Borobudur, Senin (20/2).
Sejumlah warga yang ditemui Ahok saat itu malah mengaku belum memiliki sertifikat tanah dan akan segera mengurusnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan salah satu penyebab banjir di Cipinang Melayu adalah akibat luapan air Sungai Sunter. Banjir juga diperparah karena tanggul yang jebol di Perumahan Villa Nusa Indah, Bekasi.
Sebelum mengunjungi warga yang mengungsi, Ahok juga sempat memantau pemukiman warga di RT 01 RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang berada di bantaran Sungai Ciliwung. (Red)
Photo credit : Antara/M. Adimaja
