Telegraf – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan distribusi logistik untuk Pemilu Serentak 2024 sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Hingga Selasa, pukul 12.00 WIB, Hasyim menjelaskan produksi logistik yang meliputi kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel plastik atau cable ties sudah mencapai 98,4 persen.

“Kemudian, untuk proses pengiriman atau distribusi dari pabrik produksi ke tempat penyimpanan ke gudang penyimpanan kabupaten dan kota sudah mencapai 93,4 persen,” kata Hasyim dalam konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, (28/11/2023).

Kemudian, lanjut Hasyim, logistik yang sudah masuk ke gudang KPU di kabupaten dan kota sudah mencapai 90 persen.

Merujuk pada data tersebut, Hasyim optimistis distribusi logistik Pemilu 2024 akan selesai tepat waktu.

Dia mengatakan logistik menjadi salah satu kunci keberhasilan Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu, kebutuhan logistik Pemilu 2024 harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, serta efektif dan efisien.

Selain itu, tambahnya, KPU juga telah menyelesaikan 37 dari 39 perkara dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu.

“Dua sisanya masih berperkara. Itu yang jadi hambatan distribusi logistik,” bebernya.

KPU telah menetapkan 204.807.222 nama pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), baik di dalam dan luar negeri, yang bisa menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.

Jumlah DPT tersebut terdiri atas 102.218.503 laki-laki dan 102.588.719 perempuan.

Selain itu, Senin (13/11), KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pilpres 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, (14/11), ialah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Telegraf – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk insentif bagi guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Soal penataan SDM sangat penting, karena pemerintah ingin Indonesiasentris ini bukan hanya pembangunan infrastrukturnya yang merata, tetapi juga pembangunan SDM-nya,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Menurutnya, guru di daerah 3T harus diberi perhatian khusus oleh pemerintah, karena pengabdiannya dalam mendidik anak-anak bangsa di daerah yang secara akses geografis sulit dijangkau.

“Dan guru menjadi bagian penting pembangunan SDM agar merata di seluruh Indonesia. Maka pemerintah sesuai arahan Presiden Jokowi menyiapkan pengembangan insentif bagi guru di 3T,” bebernya.

Anas mengatakan pemerintah telah membuka dan menyediakan formasi guru di daerah-daerah 3T. Namun, banyak yang tidak terisi.

“Termasuk untuk seleksi 2023, saya cek di BKN, formasi guru di beberapa daerah seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, Kalimantan Utara, Papua, Aceh, sangat minim pelamar dan bahkan sebagian tidak ada sama sekali,” jelasnya.

Untuk itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim telah menyiapkan sejumlah solusi untuk memudahkan pengisian talenta guru di daerah 3T. Salah satunya dengan talenta yang telah mendapat beasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan ditempatkan di daerah 3T untuk jangka waktu tertentu.

“Ini tentu juga menjadi solusi, di samping tetap harus ada skema insentif yang adil, layak, dan kompetitif,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pada pengadaan calon aparatur sipil negara (ASN) periode sebelumnya, juga banyak formasi ASN termasuk guru di 3T yang tidak terisi. Total jumlahnya bahkan lebih dari 100 ribu formasi ASN di daerah 3T yang tidak terisi.

Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan agenda transformasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang baru saja disahkan.

“Alhamdulillah UU ASN yang baru telah disahkan, dan ini menjadi pintu untuk mobilitas talenta yang lebih mudah termasuk guna menggerakkan guru ke 3T,” paparnya.

Sementara itu, Nadiem Makarim menyebutkan selain insentif yang kini sedang dirumuskan dan akan dituangkan di Peraturan Pemerintah, pemerintah juga akan memberikan reward atau penghargaan bagi guru-guru di daerah yang berkinerja baik.

Perhatian khusus ini disusun untuk mengedepankan prinsip Indonesiasentris. Sehingga guru-guru terbaik tidak lagi terpusat di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah 3T.

Guru diharapkan menjadi mesin pendorong agar daerah 3T ikut merasakan dampak pembangunan nasional. Nadiem memastikan pemerintah akan memperhatikan karier guru-guru yang mengabdi di daerah 3T termasuk
salah satunya melalui akselerasi kepangkatan.

“Memastikan karier guru dan ketersediaan guru di daerah-daerah yang paling tertinggal dan terluar itu ada, jadi mekanismenya bagaimana kita menghargai guru yang mau bekerja di daerah-daerah yang terluar dan tertinggal,” tambah Nadiem.

Telegraf – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sementara (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan rekan kerjanya Firli Bahuri kini tidak memiliki akses di Gedung Merah Putih. Dia hanya tamu jika datang ke Lembaga Antirasuah tersebut.

“Aktivitas perkantoran tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan (Firli) di kantor ini. Kedatangan beliau di kantor ini cukup sebagai kami perlakuan tamu undangan dan sebagainya,” kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, (27/11/2023).

Nawawi mengatakan Firli sudah tidak bekerja setelah keputusan tentang pemberhentian sementara terhadapnya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) diturunkan. Purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu kini cuma boleh masuk lewat akses tamu, bukan lagi karyawan maupun pimpinan.

Nawawi juga menjelaskan masih ada barang-barang Firli di ruang kerjanya. Jika mau diambil, dia harus menukarkan kartu tanda penduduk (KTP) dan menggunakan kalung tamu serta diantar ke tempatnya.

“Tadi laporan setpim kepada kami barang-barang inventaris dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi mungkin besok lusa akan diambil ya prosedurnya dengan masuk dari depan. Tidak dalam akses seperti kemarin-kemarin,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara masa jabatan 2019-2024. Pelantikan Nawawi didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 119/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Ketua KPK dan Pengangkatan Ketua Sementara KPK masa jabatan 2019-2024.

“Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga. Saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya,” janji jabatan yang diucapkan Nawawi di Istana Merdeka, Senin, 27 November 2023.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh presiden dan Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto dan perwakilan lembaga tinggi negara.

Telegraf – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan sementara Firli Bahuri dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai penggantinya untuk sementara, Jokowi menunjuk Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua sementara.

Firli diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK setelah ditetapkan tersangka dalam perkara korupsi berupa pemerasan dan dugaan menerima gratifikasi terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang disidik KPK.

Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebaga tersangka dalam perkara korupsi dan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Ya, Firli sudah diberhentikan sementara. Kepresnya sudah ditandatangani Presiden. Yang menggantikan Firli, ditetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Kepres ini langsung ditandatangani Presiden di Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta, Jumat malam setelah tiba dari kunjungan kerja di Kalimantan Barat,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi, Ari Dwipayana kepada media, (26/11/2023).

Ari menyebutkan, Keputusan Presiden (Kepres) yang sudah ditandatangani Jokowi itu Nomor: 116 tanggal 24 November 2023 tentang pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan pengangkatan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, mengatakan meski sudah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka, namun pihaknya masih mempertimbangkan tindakan penahanan terhadap pensiunan polisi berpangkat Komisaris Jenderal (bintang tiga) itu.

“Apabila penyidik menganggap penting, penyidik akan melakukan tindakan dimaksud (menahan Firli),” ujar Ade.

Diketahui, Firli akan melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap Syahrul YL. Terkait dengan itu, Ade mengatakan, bahwa itu adalah hak dari tersangka mengajukan praperadilan.

“Yang pasti penyidik akan tetap profesional, transparan maupun akuntabel,” tegasnya.

Telegraf – Istri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menegaskan perlu kesadaran yang sama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, edukasi menjadi faktor penting yang harus diperkuat.

Hal itu diungkapkan Atikoh usai diskusi bersama sejumlah aktivis perempuan di High End Tower, Sabtu (25/11/2023). Atikoh didampingi Angkie Yudistia, penyandang disabilitas yang juga Stafsus Presiden bidang Sosial.

“Mencegah kekerasan seksual tentu yang pertama adalah edukasi,” tegas Atikoh.

Ibu dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu menegaskan, edukasi terhadap masyarakat ini penting sehingga memunculkan kesadaran melakukan tindakan preventif.

“Mulai dari tidak ada normalisasi terhadap komen yang bernada pelecehan seksual,” katanya.

Perempuan yang hari ini genap berusia 52 tahun itu menegaskan, edukasi pun tak terbatas bagi orang dewasa. Atikoh mengatakan, pemahaman harus dimulai sejak usia anak-anak.

“Kita bisa mengedukasi terutama bagi balita, mana bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kemudian di tingkat anak-anak juga seperti itu, apa yang bisa dia lakukan agar tidak menjadi korban,” tegasnya.

Lewat edukasi, kata Atikoh, kesadaran masyarakat muncul dan Ia meyakini dapat menekan terjadinya kekerasan seksual.

“Kalau tidak ada awareness dari lingkungan tentu ini akan sulit untuk jadi pencegahan,” ujarnya.

Selain itu, Atikoh juga menyoroti kampanye “women support women” yang tampaknya belakangan diabaikan.

“Kita (sesama perempuan) itu harus saling menguatkan, kalau untuk korbannya yang perempuan, kita bergandengan tangan untuk bisa mengatasi itu semua,” katanya.

Atikoh mengatakan, “women support women” sangat dibutuhkan terutama pada kasus kekerasan. Sebab perempuan membutuhkan dukungan untuk berani bicara saat mengalami kekerasan.

“Karena tentu perempuan itu perlu dikuatkan agar mereka mau speak up, kalau tidak yang speak up tidak akan ada yang tahu padahal misalnya sudah menjadi korban,” tandasnya.

Telegraf – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempercepat proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK Firli Bahuri, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

“Bisa jadi kita percepat ya. Sebab penetapan sebagai tersangka itu menjadi bahan juga, rujukan bagi Dewas untuk dugaan pelanggaran etiknya,” kata Ketua Dewas KPK Syamsudin Harris di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Dia juga memastikan proses pemeriksaan kode etik terhadap Firli akan tetap berjalan secara paralel dengan proses penyidikan di Polda Metro Jaya.

“Tentu tetap lanjut, disana kan pidana di kita etik,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu malam (22/11/2023), Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah gelar perkara pada Rabu.

“Telah dilaksanakan gelar perkara, dengan hasil ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku ketua KPK RI sebagai tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023,” kata Ade Safri.

Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.