Telegraf, Jakarta – Aksi demo massa Habib Rizieq dkk yang dilakukan hari ini mengundang reaksi dari berbagai pihak. Sejumlah ormas menolak dan mengecam aksi tersebut. Termasuk Wapres Jusuf Kalla sampai Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menolak aksi semacam itu kembali digelar di Jakarta.
Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Nasionalis Harry Suharto menyerukan kepada masyarakat agar jangan ikut-ikutan dalam aksi Habib Rizieq dkk berunjuk rasa long march ke Mahkamah Agung hari ini Jumat (5/5/2017). Harry mengecam aksi massa yang digelar hari ini karena telah merugikan pandangan publik internasional terhadap Indonesia yang menyebabkan perekonomian Indonesia terancam terpuruk.
“Aksi hari ini telah merugikan masyarakat kita yang sedang susah berusaha dan mencari pekerjaan. Banyak perusahaan menjadi terganggu akibat aksi mereka, negara dirugikan secara persepsi,” ujar Harry yang sehari-hari berprofesi sebagai pengusaha media massa ini.
Menurut Harry, kita tidak seharusnya menggunakan agama untuk mendzalimi seseorang dengan tuduhan tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. “Dampaknya sangat luas aksi massa itu, kini orang menjadi Islamphobia gara-gara mereka,” katanya.
Beruntung, lanjut Harry Suharto, mayoritas masyarakat muslim di Indonesia tidak mendukung aksi massa tersebut. Sebagian besar masih loyal dengan petunjuk ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang berupaya terus menunjukkan Islam yang sejuk dan tidak pernah menyebarkan orasi-orasi bersifat menebar kebencian dan fitnah.
“Kalau begini terus kita (Indonesia,red) gak maju-maju, bagaimana Indonesia akan bisa menjadi bangsa yang bersaing kalau kondisi keamanan dan kenyamanan dalam negeri terganggu aksi-aksi yang membuat masyarakat Internasional ketakutan dan punya pandangan negatif terhadap Indonesia, kapan ekonomi kita akan bangkit,” keluh Harry Suharto yang menolak aksi-aksi massa tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta umat muslim tidak perlu menggelar aksi turun ke jalan. “Bagi pemerintah tentu tak perlu, cuma orang yang mau turun ke jalan merasa perlu dan ini bagian kebebasan dalam demokrasi, bahwa unjuk rasa itu dibolehkan,” kata JK, sapaan Jusuf Kalla, di Jakarta Convention Center (JCC), Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (2/5).
JK menambahkan, jika aksi itu tetap harus digelar, dia meminta tak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Jika melakukan pelanggaran, dia meminta polisi bertindak.
“Namun ada aturannya jamnya terbatas, jalannya terbatas, juga jumlahnya juga dibatasi, gaduhnya tak boleh dan keamanan kalau melanggar ditangkap,” sambung JK.
Sama dengan JK, sebenarnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga ingin aksi serupa ada lagi di Jakarta. Sebab, pengerahan massa hanya akan mengganggu ketertiban publik.
“Sebetulnya itu saya pikir tidak perlu. Demo maupun aksi dalam jumlah yang besar karena pasti akan mengganggu ketertiban publik,” kata Tito.
Meski demikian, dia tak ingin dianggap menghambat kebebasan masyarakat menyampaikan pendapatnya. Asalkan, tidak mengganggu hak asasi orang lain, tidak boleh menghujat, terakhir harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UU nomor 9 tahun 1998.
Tito juga mengimbau bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak ikut serta dalam aksi tersebut. “Untuk itu yang tidak perlu tidak usah hadir. Kalau yang merasa perlu jangan mengganggu,” tegas Tito.
Sikap serupa juga disampaikan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan. Dia menyarankan GNPF MUI membuat kegiatan yang bertujuan membangun kembali semangat bekerja. Aksi yang semacam itu, kata dia, hanya akan membuat masyarakat was-was.
“Sudah saya sampaikan tidak boleh (aksi). Masyarakat sudah capek melihat aksi tersebut. Sudah cukuplah jangan bikin was-was terus,” kata Iriawan saat ditemui di acara Depok Police Expo di Margocity, pada akhir April lalu.
Sebagai rekan Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat juga berharap aksi turun ke jalan terkait tidak perlu ada lagi. Seharusnya, kata Djarot, semua pihak memercayakan kepada hakim terkait vonis Ahok.
“Saya udah bilang, kita harus percaya bahwa negara kita negara hukum, semuanya kita serahkan pada proses hukum. Jadi apa pun yang menjadi keputusan hakim ya harus kita terima dengan baik. Tidak boleh hakim dipengaruhi oleh siapa pun. Hakim enggak usah buka media sosial, baca ini, baca itu supaya betul-betul fokus untuk menegakkan keadilan,” tegas Djarot.
Djarot pribadi berharap Ahok terbebas dari jerat hukum. Meski demikian, dia menerima apapun keputusan hakim.
“Kalau harapannya ya menurut saya Pak Ahok dibebasin dong, sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Harapannya begitu. Apapun itu, dibebaskan atau tidak dibebaskan, sesuai harapan atau tidak sesuai harapan, harus bisa terima karena kita percaya dengan sistem hukum yang ada di Negara kita,” tegas mantan Wali Kota Blitar itu.
Hari ini Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan sejumlah ormas Islam akan melakukan longmarch dari Masjid Istiqlal menuju ke Gedung Mahkamah Agung (MA). Aksi yang dinamakan ‘Aksi Simpatik Menjaga Independen Hakim’ sekaligus untuk mengawal sidang vonis Ahok yang digelar 9 Mei mendatang.
Aksi massa tersebut menuntut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum berat dalam kasus penistaan agama. Tercatat sudah beberapa kali aksi serupa dilakukan terhitung sejak November 2016 lalu. (Red)
