Telegraf, Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mencegah korupsi melalui implementasi pemerintahan yang terbuka (open government). Hal ini diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dalam the 18th International Anti-Corruption Conference (IACC) yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark, Senin (22/10/18) lalu.
Ia mengatakan, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia antara lain membangun Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial, mengimplementasikan Satu Peta atau One Map Policy, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi geospasial yang bisa diandalkan, hingga menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
“Pemerintahan terbuka, transparan, dan akuntabel yang dijalankan dengan prinsip open government sangat penting untuk dijalankan di Indonesia karena dengan strategi tersebut, kesempatan untuk melakukan tindakan melawan hukum seperti korupsi dapat ditekan,”kata Bambang dalam keterangan persnya yang diterima, di Jakarta, Rabu (24/10/18).
Dalam implementasinya, lanjut dia, open government dan open data perlu didukung oleh masyarakat, sektor swasta, akademisi, juga media, agar inisiatif tersebut bisa mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
“Dalam praktiknya, open data makroekonomi yang terbit secara periodik, dapat membawa dampak positif terhadap investasi langsung asing atau foreign direct investment dan valuasi kredit risiko,” ujarnya.
Dia mencontohkan best practices dari penerapan open government di Indonesia, di antaranya sistem perencanaan daring atau e-planning Jogjaplan yang diimplementasikan oleh pemerintah Yogyakarta. Jogjaplan berfungsi sebagai medium persiapan program pemerintah agar dapat dilaksanakan secara mudah, cepat, akurat, sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengakomodasi peran para pemangku kepentingan terkait. Dengan Jogjaplan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat memaksimalkan suatu program agar lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Selain itu, ada pula sistem e-budgeting yang diterapkan pemerintah Surabaya. Sistem berbasis komputer ini memfasilitasi perencanaan draf APBD dengan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Pemerintah Kota Surabaya. Implementasi e-budgeting ini terbukti mampu menghemat keuangan lokal hingga 30%.
Selanjutnya, kata dia, prinsip open government juga bisa diimplementasikan untuk dana desa sehingga publik dapat mengawasi penggunaan dana dan bersama-sama mencegah korupsi.
“Indonesia berharap implementasi open government dapat berkontribusi langsung terhadap berbagai sektor pembangunan, meliputi penurunan kemiskinan, perkembangan ekonomi, pelayanan publik, pelestarian lingkungan berkelanjutan, dan pencegahan korupsi,” terangnya.
Adapun pada Juli 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Melalui Perpres ini, setiap pemangku kepentingan yang terlibat bertugas untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi dengan melibatkan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan nonpemerintah lainnya.
Strategi nasional pencegahan korupsi ini fokus pada tiga bidang, yakni: perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakkan hukum dan reformasi birokrasi. (Red)
Photo Credit : Menkeu Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) sebelum mengikuti arahan Presiden Joko Widodo tentang program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
