Banyak Stakeholder Terlibat Pembangunan Kawasan Transit Oriented Development

Banyak Stakeholder Terlibat Pembangunan Kawasan Transit Oriented Development

"Nantinya aturan yang akan memayunginya berupa Peraturan Gubernur (Pergub). Tapi (payung hukum) masterplan sudah ada. Dari masterplan sekarang, kami sedang dalam pembicaraan dengan Dinas Cipta Karya DKI untuk menjadi Pergub,"

Banyak Stakeholder Terlibat Pembangunan Kawasan Transit Oriented Development


Telegraf, Jakarta – Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar, mengatakan, pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholder) yang berada di sekitar proyek tersebut.

Beberapa stakeholder yang berada di kawasan itu diantaranya, BNI, KAI, Transjakarta, Taspen, Intiland dan Landmark, yang merupakan perusahaan. Setidaknya, terdapat delapan perusahaan besar yang berada di kawasan tersebut.

“Kami sedang bicarakan bersama untuk mendapatkan sebuah kesepakatan dalam menjalankan masterplan. Nah, masterplan ini akan diarahkan untuk menjadi Rancangan Panduan Kota (RPK),” ujar William di Balai Kota, Selasa (16/01/2018).

Adapun untuk TOD Dukuh Atas, sedianya belum memiliki payung hukum untuk Urban Design Guide Line (UDGL). Kendati demikian, kata William, sembari mulai dibangun pihaknya tetap mengkonsultasikan rencana pembangunannya dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan begitu, ketika disahkan menjadi UDGL, bisa menjadi kesepakatan yang datang dari semua pihak.

“Nantinya aturan yang akan memayunginya berupa Peraturan Gubernur (Pergub). Tapi (payung hukum) masterplan sudah ada. Dari masterplan sekarang, kami sedang dalam pembicaraan dengan Dinas Cipta Karya DKI untuk menjadi Pergub,” terangnya.

Menurut William, rencana ground breaking TOD Dukuh Atas sendiri akan dilaksanakan pada 30 Januari mendatang. Pihaknya berharap, semua pemangku kepentingan pada saat ground breaking sudah duduk bersama dan menyetujuinya. “Sebab, pembangunan TOD merupakan kolaborasi antar pihak,” jelasnya.

Walaupun belum ada payung hukum untuk UDGL, kata William, pelaksanaan ground breaking tetap bisa dilaksanakan dan proses menuju ke payung hukum itu bisa sambil berjalan.

“Cuma kan sebenarnya kami sudah mau melakukan konsolidasi lahan lebih bagus lebih awal, kami harus lebih awal supaya prosesnya tidak terlambat,” pungkasnya. (Red)

Photo Credit : Antara/Reno Esnir


KBI Telegraf

close