100 Hari Program Kerja Anies-Sandi Hanya Baru Penyampaian Gagasan

100 Hari Program Kerja Anies-Sandi Hanya Baru Penyampaian Gagasan

"Karena di dalam RPJMD ada visi, misi dan janji politiknya itu seharusnya masuk ke dalam RPJMD dan masuk RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Karena setiap tahun ada indikator pencapaiannya berapa-berapa, anggarannya sudah ada, besarannya berapa, itu yang harusnya nanti didorong sejauh mana sebetulnya janji-janji politik itu diwujudkan dalma program dan pencapainnya bagaimana dan itu mudah terlihat,"

100 Hari Program Kerja Anies-Sandi Hanya Baru Penyampaian Gagasan


Telegraf, Jakarta – Dari program kerja 100 hari Anies-Sandi yang pertama terlihat hanya pada persoalan evaluasi kebijakan, pencabutan kebijakan dan menyampaikan gagasan. Demikian ungkap ahli tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna usai diinterview Telegraf, sebelum acara Diskusi Syndicate Update Seri Politik Jakarta dengan Tema: “100 Hari Anies-Sandi: Arah Jakarta Versus Branding Politik ” yang digelar di JL. Wijaya Timur No.3 A Jakarta Selatan, Jum’at, (26/01/2018).

Menurut Yayat Supriyatna, bagaimana mengukur penyampaian rencana kerja janji politiknya dan realitasnya harus menunggu setahun sampai 5 tahun.

“Karena di dalam RPJMD ada visi, misi dan janji politiknya itu seharusnya masuk ke dalam RPJMD dan masuk RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Karena setiap tahun ada indikator pencapaiannya berapa-berapa, anggarannya sudah ada, besarannya berapa, itu yang harusnya nanti didorong sejauh mana sebetulnya janji-janji politik itu diwujudkan dalma program dan pencapainnya bagaimana dan itu mudah terlihat,” beber Yayat Supriyatna.

Dalam 100 hari program kerjanya Anies-Sandi terlihat mencoba berkomitmen dengan janji-janji politiknya, seperti program rumah DP 0 rupiah, Yayat menilai secara nilai harga rumah Rp.185 Juta untuk type 21 dan Rp.320 Juta untuk type 36 ini untuk kalangan menengah dan bukan untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Seharusnya Anies-Sandi berani menawarkan rumah susun sewa untuk masyarakat yang tidak mampu.

Sementara terkait dengan becak dari sisi Perda transportasi tidak masuk, dari penertiban juga dilarang, ini menjadi persoalan. Apakah becak ini berbicara kebutuhan transportasi atau persoalan keberpihakan.

“Kalau ini ditawarkan, bisakah jangan becak tetapi program padat karya. Karena dampak sosialnya harus diperhitungkan, peraturan hukumnya juga harus dibuat dulu dan minimal harus ada keputusan dan kesepakatan dengan dewan yang terkait dengan permasalahan ini,” jelas Yayat.

Sementara itu terkait dengan pencabutan larangan kendaraan bermotor di jalur Sudirman-Thamrin menurut Yayat Supriyatna selaras dengan keputusan Mahkamah Agung. Hanya yang menjadi masalah peraturan itu dicabut ramai lagi.

“Dampaknya apakah persoalan keadilan itu mengabaikan dampak-dampak keselamatan, dampak-dampak estetika, dampak-dampak keamanan dan sebagainya. Nah kalau sudah seperti ini apa solusinya untuk selanjutnya? Karena harus diingat, ada dampak yang tidak tercatat disitu adalah motor itu bukan lagi untuk kendaraan kita dari rumah ke kantor, tetapi motor itu sudah bisnis online. Itu dampaknya banyak sekali dan akan memunculkan kantong-kantong baru,” paparnya.

Juga terkait dengan masalah reklamasi yang HGB dianggap ada cacat administratif. Ini juga kalau dilihat dari visi, misi dan janjinya Anies-Sandi akan mencoba mengedepankan sisi keadilan sebagai salah satu isu besar dalam kebijakan program kerja Pemrov DKI Jakarta kedepan. (Red)

Photo Credit : MI/Ramdani


KBI Telegraf

close