Telegraf – Banjir yang merendam sejumlah wilayah di DKI Jakarta pekan lalu, masih menyisakan persoalan. Sejumlah warga korban banjir Jakarta 2021 menuntut ganti rugi sebesar Rp2 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menanggapi tuntutan ganti rugi dari warga korban banjir Jakarta 2021, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mencari solusi terbaik.
“Menuntut ganti rugi itu hak warga, nanti kami pelajari, kami diskusikan, kami cari solusi terbaik. Hak warga menggugat boleh, kami juga punya hak dan kewenangan melakukan tugas dan membela diri,” kata Riza (05/03/2021).
Riza mempersilakan warga menyampaikan gugatan karena hal itu merupakan hak sebagai warga negara.
Namun demikian, Riza menegaskan dalam menangani banjir Pemprov DKI
sudah sesuai dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Kembali Riza menyatakan Pemprov DKI Jakarta serius dalam menangani banjir. Bahkan, kata Riza, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan untuk penanggulangan banjir sebesar 20% dari belanja modal setiap tahunnya.
“Terkait banjir, kami ini anggarannya kurang lebih sampe 20% dari belanja modal. Jadi besar perhatian kami terhadap banjir. Jadi harus diperhatikan, tiap tahun tidak pernah kurang dari Rp 2 Triliun, Rp 2-3 Triliun. Itu artinya lebih dari 20% belanja modal yang nilainya 9-10 Triliun,” terangnya.
Diketahui, para korban banjir Jakarta 2021 melalui tim kuasa hukum telah mengajukan keberatan atas penanganan banjir 2021 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Mereka menuntut ganti rugi akibat banjir yang ditaksir mencapai Rp 2 Miliar.
Diketahui banyak warga korban banjir yang mengaku mengalami kerugian materil akibat penanganan banjir yang tidak optimal oleh Pemda DKI Jakarta.
Jika tak menerima hasil baik, pihak korban banjir mengaku akan mengambil langkah selanjutnya menggugat ke PTUN.
Photo Credit: Kawasan di Jakarta pada saat tergenang banjir, terlihat sejumlah tentara melakukan siaga dan pertolongan serta evakuasi penanganan terhadap warga yang terdampak banjir. AP Photo/Achmad Ibrahim
