Telegraf – Kontestasi menuju kursi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2026–2029 mulai memasuki fase paling sensitif. Bukan lagi sekadar perang gagasan antar kandidat, tetapi mulai menyentuh isu yang lebih serius: netralitas demokrasi organisasi.
Tiga Calon Ketua Umum (Caketum) HIPMI — Reynaldo Bryan, Afifuddin Kalla, dan Anthony Leong — resmi menyuarakan penolakan terhadap rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII di Lampung. Mereka mendesak panitia memindahkan lokasi Munas ke daerah yang dianggap lebih netral dan bebas intervensi politik lokal.
Desakan itu muncul setelah beredarnya rekaman video yang memperlihatkan dukungan terbuka otoritas tertinggi di Lampung terhadap salah satu kandidat, Ade Jona. Video tersebut langsung memicu kegaduhan di internal HIPMI dan memunculkan kekhawatiran soal independensi tuan rumah penyelenggara.
Bagi sejumlah kader, situasi ini dianggap sebagai sinyal bahaya bagi marwah organisasi.
“Kalau kepala daerah sudah secara terbuka mengajak memenangkan salah satu kandidat, maka fairness dalam Munas otomatis dipertanyakan,” ujar salah satu pengurus HIPMI daerah kepada Telegraf.co.id, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai dinamika politik biasa. Sebab posisi tuan rumah memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan, mobilisasi, hingga konsolidasi peserta Munas.
Kekhawatiran Intervensi Kekuasaan Lokal
Dalam dinamika internal yang berkembang, muncul berbagai kekhawatiran terkait potensi keberpihakan penyelenggaraan apabila Munas tetap digelar di Lampung.
Beberapa isu yang mulai ramai dibicarakan di kalangan peserta antara lain dugaan potensi pengawalan aparat yang tidak netral, hambatan logistik terhadap kubu tertentu, hingga tekanan terhadap hotel dan fasilitas akomodasi bagi tim sukses kandidat lain.
Bahkan, istilah “tunawisma politik” mulai muncul sebagai bentuk sindiran terhadap kemungkinan sulitnya kubu tertentu mendapatkan akses ruang konsolidasi selama Munas berlangsung.
“Ini bukan lagi soal venue. Ini soal rasa aman dan rasa adil dalam berkompetisi,” kata salah satu peserta Munas dari wilayah Indonesia Timur.
Situasi tersebut membuat sejumlah kader senior HIPMI mulai angkat suara. Mereka meminta panitia tidak menutup mata terhadap keresahan yang berkembang di internal organisasi.
Panitia Munas Didorong Bersikap Tegas
Sorotan kini tertuju kepada Ketua Steering Committee (SC) Tri Febrianto Damu dan Ketua Organizing Committee (OC) Arif Satria Kurniagung.
Keduanya didesak segera mengambil keputusan strategis demi menjaga legitimasi Munas XVIII agar tidak meninggalkan polemik berkepanjangan.
Sejumlah kader menilai keputusan mempertahankan Lampung tanpa jaminan netralitas yang kuat justru berpotensi memperkeruh situasi dan menciptakan preseden buruk dalam sejarah HIPMI.
“HIPMI ini organisasi besar. Banyak tokoh nasional lahir dari sini. Jangan sampai demokrasi internalnya justru dipersepsikan tidak sehat,” ujar seorang senior HIPMI.
Di tengah memanasnya suhu politik internal, sebagian pihak mulai melihat polemik ini sebagai ujian besar bagi kedewasaan organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia tersebut.
Karena pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang menang dalam Munas XVIII, tetapi juga kepercayaan kader terhadap proses demokrasi di tubuh HIPMI sendiri.
Apakah Munas tetap digelar di Lampung atau dipindahkan ke wilayah netral?
Keputusan panitia dalam beberapa hari ke depan diyakini akan menentukan arah tensi politik organisasi sekaligus masa depan legitimasi kepemimpinan HIPMI periode mendatang.
