Telegraf, Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf akan melaporkan sebuah media cetak nasional ke Dewan Pers atas penayangan sebuah artikel berisi informasi yang dianggap tidak benar dan menyesatkan.
Berita itu berisi prediksi tentang sebuah skenario bahwa calon wakil presiden Ma’ruf Amin apabila terpilih nanti pada akhirnya akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dari infografis yang dimuat media tersebut, berjudul “Prediksi 2019-2024”, dicantumkan pada akhirnya Ahok yang naik jadi presiden menggantikan Joko Widodo, dan sebagai wakilnya adalah pengusaha Hary Tanoesoedibjo.
Berita tersebut dimuat harian Indopos edisi 13 Februari 2019.
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan pelaporan ke Dewan Pers itu sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pihaknya sangat menghormati kebebasan pers yang merupakan pilar keempat demokrasi.
“Tentu dengan tanggung jawab itu, pers mewartakan hal yang berkaitan dengan seluruh persoalan bangsa dan negara berdasarkan fakta,” kata Hasto dalam konferensi pers, Jumat (15/02/19).
“Pelaporan itu demi menjaga marwah pers itu sendiri. Diingatkannya, dalam perayaan Hari Pers lalu, Presiden Jokowi menyatakan rasa syukur bahwa masyarakat Indonesia masih menjadikan media massa mainstream sebagai rujukan dan diakui kredibilitasnya,” katanya.
“Maka kami yakin yang kami lakukan ini dalam semangat menjaga kredibilitas itu,” imbuh Hasto.
Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong, mengatakan substansi pemberitaan yang dilaporkan itu sangat tidak benar dan menyesatkan.
“Kami sangat menyayangkan karena yang memuat adalah media mainstream yang diverifikasi Dewan Pers. Ini bukan media sosial tetapi media arus utama,” kata Usman.
Usman mengatakan pihaknya berharap Dewan Pers akan bersikap bijak dalam mengambil keputusan atau sanksi kepada media tersebut, karena pihaknya mendapat informasi bahwa pimpinan media tersebut sudah mengaku merasa kecolongan.
“Tapi ini sesuatu yang naif bagi kami. Masa pimpinan kecolongan? Berarti tidak mengontrol media yang bersangkutan kepada anak buahnya. Dan mungkin Dewan Pers bisa diperiksa mungkin ada preferensi politik personal atau institusional. Itu bisa ditelusuri Dewan Pers,” ungkapnya. (Red)
Photo Credit : Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, (15/02/19) terkait skenario hoax yang dimuat di koran Indopos. TELEGRAF
