Telegraf – Dalam beberapa hari terakhir ini nama istana negara dan khususnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) jadi sorotan publik.
Keduanya dikaitkan dengan isu kudeta di partai yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjadi Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Kemudian, berlanjut hingga periode berikutnya dan berakhir pada 2019.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi surat yang dilayangkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pratikno membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima surat dari AHY atas nama Ketua Umum Partai Demokrat yang dialamatkan untuk Jokowi.
“Iya benar kami sudah menerima surat dari pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden. Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat,” katanya dalam ungguhan kanal akun Youtube resmi Sekretariat Presiden (Sekpres), Kamis (04/02/2021).
Menanggapi surat itu, Pratikno menegaskan Jokowi tidak akan memberikan tanggapan ataupun jawaban. Pasalnya, hal tersebut merupakan permasalahan internal Partai Demokrat.
“Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah dinamika internal Partai Demokrat. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di AD dan ART,” terangnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Ketum Partai Demokrat AHY mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan dugaan adanya orang pada lingkaran istana yang ingin mengambil alih pucuk kepemimpinan partai dari tangannya.
“Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat pada Senin (01/02/2021) lalu.
Berdasarkan penelusuran Partai Demokrat, AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik inkonstitusional dari lingkar dalam istana dan pemerintahan yang mencoba mengambil alih kekuasaan atau mengkudeta pimpinan Partai Demokrat.
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Selain itu, AHY juga mengatakan jika gerakan itu juga telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di dalam pemerintahan.
“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintah Presiden Joko Widodo,” ucapnya.
Akhirnya isu mengenai upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat itu turut menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Namun Moeldoko dan Mahfud MD pun sudah menyampaikan tanggapan dan membantah bahwa dirinya tidak terlibat di dalam upaya itu.
Photo Credit: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. FILE/Dok/Dok/Setpres
