Telegraf, Jakarta – Mantan menteri koordinator bidang maritim dan sumber daya dan juga ekonom senior Rizal Ramli mencium kejanggalan dibalik rencana pemerintah melalui Perum Badan Usaha Logistik atau Bulog mengimpor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand.
Rizal mengaku heran kepada Bulog yang pada tahun 2017 hanya membeli beras dari petani sebanyak 1 juta ton. Padahal, untuk memenuhi memenuhi kebutuhan stok dalam negeri dibutuhkan sekitar 30 juta ton. Untuk itu, seharusnya Bulog membeli sekitar 2 hingga 2,5 juta ton.
“Saya enggak jelas apa alasanya, segaja atau tidak disengaja. Kalau cuma 1 juta ton sudah pasti ada potensi beresiko kekurangan pasok,” kata Rizal, saat meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (15/01/2017).
Rizal menduga rencana impor beras tersebut memang telah diatur sebelumnya. Pasalnya Dewan Pengawas Bulog Sudar Sastro Atmojo yang dulu menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan merupakan pengusaha yang memiliki kuota impor textile.
“Dia itu raja kuota textile banyak duit dulu karena pengusaha, bisa beli kuota nah kok ditaro jadi Dewas Bulog pasti main lagi, saya minta pak Jokowi digantilah ini cari orang yang jujur, yang amanah karena kalau tidak ini jadi masalah,” tutur Rizal.
Rizal juga mengungkapkan, dibalik motif impor biasanya ada komisi yang lumayan besar yaitu berkisar antara 10 hingga 30 ribu dolar AS.
“Harga di Bangkok sekitar Rp 6.000, dalam negeri sudah diatas Rp 11.000. Ya kalaupun impor pakai kapal asuransi shiping, paling sampe jakarta Rp 7.000-7.500 jadi banyak inefisiensi dalam distribusi kita. Dan kalau belinya pada musim panen di Bangkok lihat harganya dibawahkan untungnya bisa gede lagi, itu,” ungkap Rizal. (Red)
