Telegraf, Jakarta – Menanggapi berbagai kecelakaan kerja dari proyek pembangunan infrastruktur yang belakangan sering terjadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan pemerintah akan lebih memprioritaskan evaluasi proyek-proyek infrastruktur yang berada di DKI Jakarta.
Evaluasi tersebut dilakukan karena mengingat adanya putusan penghentian sementara pada semua proyek di Indonesia yang sifatnya melayang atau berbeban berat di atas tanah oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Rini menyampaikan, bahwa evaluasi itu tidak dilakukan serentak melainkan lebih mendahulukan proyek-proyek infrastruktur yang berada di area Jakarta. Agar penyelesaian dari proyek ini tidak tertunda.
“Kami akan bersama sama dengan Konsultan Independen dan Komite Keselamatan Konstruksi (K3) untuk mengevaluasi seluruh proyek-proyek infrastruktur tersebut selama masa penghentian sementara pekerjaan konstruksi berat di atas tanah,” ujarnya ketika di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/02/2018).
Ia berharap, evaluasi ini bisa secepatnya bisa diselsaaikan karena mengutamakan kejadian yang berada di Jakarta seperti ambruknya tiang girder proyek Becakayu serta proyek lainnya yang akan didahulukan. Agar penyelesaian proyek ini tidak tertunda.
“Kita anggap ini sebagai audit keamanan atau teknis. Jadi keselamatan ini penting sekali, bagaimana keamanan untuk menyelamatkan para pekerja. Ini yang kita harapkan dapat diselesaikan dalam waktu singkat,” jelasnya
Terkait sanksi, Rini mengaku hingga kini masih menunggu rekomendasi dari Tim Komite Keselamatan Konstruksi. Rekomendasi tersebut yang nantinya jadi pertimbangan pemberian sanksi kepada jajaran direksi BUMN Karya.
“Jadi kemarin kami memberikan komitmen kepada Pak Menteri PUPR, kami juga akan mengambil konsultan independen yang sekarang sudah bekerja bersama-sama dengan komite keamanan dan konstruksi. Nah kalau sudah ada laporannya itu, baru kita tau apa itu sanksinya,” tandasnya. (Red)
