Program Pembekalan Antikorupsi di LP Sukamiskin Bandung

"Tidak ada nama besar seperti Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat; 23 Mei 2010 – 30 Maret 2013), Setya Novanto (politisi Golkar) sebagai WB yang ikut program pembekalan materi antikorupsi?"

Program Pembekalan Antikorupsi di LP Sukamiskin Bandung

Telegraf – Sejumlah wartawan yang sehari-harinya bertugas di Gedung Merah Putih, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada kunjungan dan konferensi pers (konpers) program pembekalan materi antikorupsi terhadap 25 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Sukamiskin, Bandung pada Rabu (31/3/2021). Konpers dengan narasumbernya; ketua KPK Firli Bahuri, Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardana, Dirjen Pemasyarakatan, Reinhard Silitonga segera dilantik sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Kepala Kanwil Kemkumham Jawa Barat, Dani Kusmawan. Berikut cuplikan materi konpers:

Wartawan (W): Program pembekalan kepada 25 WB (warga binaan) untuk menjadi agen pemberantasan korupsi saat asimilasi (jelang bebas), apa yang diharapkan KPK terhadap WB, dengan menjadi penyuluh setelah bebas atau di dalam lapas.

Firli Bahuri: kami hadir di lapas, semangatnya satu (yakni) kita ingin tetap berupaya membersihkan NKRI dari korupsi. Ada tiga hal; pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan. LP Sukamiskin menjadi tempat kita (gelar kegiatan penyuluhan). sebagaimana WB paling banyak (di LP Sukamiskin), yakni yang terlibat kasus korupsi.

Sehingga KPK punya kepentingan untuk memberantas korupsi melibatkan seluruh elemen masyarakat, apakah pendidikan, parpol (partai politik), penyelenggara negara atau orang yang pernah terlibat korupsi. Karena pada KPK, visinya bersama masyarakat memberantas, termasuk WB. Bagaimana kita memberikan pemahaman, sehingga agen (pemberantasan korupsi) bisa memberi penyadaran. Pemberantasan bukan dari kalangan pendidikan, tapi langsung dari orang yang pernah korupsi, ini program berkelanjutan. KPK pernah OTT (operasi tangkap tangan) di Sukamiskin, itu kan hanya tempat.

Sementara, kita menyasar daerah-daerah yang rentan korupsi. Pelaku korupsi menjalankan pembinaan di LP, jangan sampai melakukan korupsi lagi, padahal sedang penghukuman kasus korupsi, sehingga kami datang ke LP. Kita tidak pernah berhenti, menyerah untuk upaya pemberantasan dengan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk pers. Kita ingin ending nya, setiap masyarakat memiliki pemahaman sehingga setiap masyarakat akan menjadi penyuluh anti korupsi, paham mengenai korupsi, menjadi pembangunan integritas di lingkungan keluarga, masyarakat, instansi dia bekerja. Para pelaku korupsi yang sudah menjalankan hukuman, bisa membantu menyebarkan bahayanya korupsi, sehingga menjanjikan mereka sebagai agen penyuluh anti korupsi,

Baca Juga :   AL- Quds, Jummah Terakhir di Ramadhan, Seberapa Penting Bagi Orang Iran?

W: Tidak ada nama besar seperti Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat; 23 Mei 2010 – 30 Maret 2013), Setya Novanto (politisi Golkar) sebagai WB yang ikut program pembekalan materi antikorupsi?

Reinhard Silitonga: secara umum, bahwa tugas Ditjen Pas melakukan pembinaan terhadap WB. Yang di dalam (LP) adalah WB, dalam sistem pemasyarakatan, supaya WB menyadari atas kesalahan. Tugas dari kami, agar para WB memperbaiki diri. Warga binaan juga tidak mengulangi perbuatannya. Harapan, agar WB setelah keluar dapat kembali ke masyarakat, turut berperan serta dalam pembangunan Bangsa. Mereka kembali hidup secara layak. Itu tugas LP, kami melakukan pembinaan. Acara penyuluhan, sekarang dilakukan penyuluhan, WB yang sudah mendapatkan keterangan kerjasama. Bahwa yang bersangkutan bisa bekerja sama, sehingga WB yang lain, tidak ada keterangan untuk dapat bekerja sama, sehingga tidak ikut penyuluhan.

W: Seberapa yakin KPK program ini berhasil?

Firli Bahuri: Kita sudah mengkaji, sehingga optimis berhasil, kita evaluasi terus menerus. KPK melakukan penyuluhan di berbagai LP, termasuk Sukamiskin. Semua pihak yakin bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan masyarakat. Best practices, kalau program ini sukses, bisa dilanjutkan. kalau gagal, kita evaluasi dan bukan berhenti. Sehingga, dalam waktu satu bulan, hari ini (kegiatan penyuluhan) di Sukamiskin, tiga bulan mendatang di LP Tangerang. Kalau ada ide, Pers (wartawan) bisa sampaikan untuk pemberantasan korupsi. KPK melihat bahwa WB adalah anak bangsa untuk memberantas korupsi. Jumlah 25 orang WB yang ikut penyuluhan, itu yang dibuat Kemkumham. (Program penyuluhan) ini kolaborasi dengan kepala LP Sukamiskin. Kami tidak punya capacity untuk mencari orang (WB) tertentu, tapi yang penting, kegiatan ini tidak berhenti hari ini. Sebaliknya, besok dan yang akan datang, ada kegiatan penyuluhan lain.


 

Yuan Adriles

close