Polemik Dana Desa, Apa Kata Sri Mulyani?

"Hari-hari ini kita dengar tentang desa mal administrasi. Saya tidak peduli dengan jumlahnya. Ini menggambarkan fenomena. Jadi, kita semua harus hati-hati,"

Polemik Dana Desa, Apa Kata Sri Mulyani?


Telegraf, Jakarta – Program dana desa adalah satu program andalan dari Presiden Jokowi sejak periode pertama menjabat. Dibanding pemerintahan sebelumnya, memang tidak ada program spesifik mengucurkan dana pembangunan ke perdesaan seperti saat ini. Bahkan Jokowi mengakomodir pengembangan desa dengan membuatkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT).

Faktor penting lainnya sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi pinggiran di desa adalah keberadaan dan pemanfaatan dana desa. Kenapa demikian? Program desa akan berjalan sesuai target waktu dan sesuai harapan apabila didukung oleh dana desa yang akan memperlancar proses pembangunan di desa.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Awal pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ada kasus penyaluran desa ke desa-desa mal administrasi. Lalu Menkeu menindaklanjuti kasus penyaluran dana desa ke desa- desa mal administrasi tersebut. Dana yang sudah telanjur disalurkan akan segera ditarik kembali melalui pemerintah daerah.

Lalu apakah dana desa benar-benar bermanfaat untuk memajukan perekonomian desa? Atau dana desa hanya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri?Bagaimana cara menertibkan desa mal administrasi yang terlanjur menerima penyaluran Dana Desa? Bagaimana cara menarik kembali Dana Desa dari desa mal administrasi tersebut? Bagaimana pengawasan dan penyaluran dana desa agar sesuai peruntukkannya?

Hal tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani melalui kicauannya di laman Twitter Kementerian Keuangan @KemenkeuRI, Senin (18/11/19).

“Bagi daerah yang ketahuan ada desa yang tidak legitimate (tidak memenuhi syarat sebagai desa) maka pemerintah akan membekukan Dana Desanya. Apabila sudah terlanjur ditransfer maka Dana Desa tersebut akan diambil kembali melalui Pemda masing-masing,” tulis Kemenkeu dalam akun Twitter resminya.

Sri Mulyani menyatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menertibkan data desa mal administrasi.

Baca Juga :   Laba JamSyar Melonjak 89,51 Persen di April 2021

“Hari-hari ini kita dengar tentang desa mal administrasi. Saya tidak peduli dengan jumlahnya. Ini menggambarkan fenomena. Jadi, kita semua harus hati-hati,” ujar Menkeu di depan Gubernur, Walikota, Bupati beserta jajaran pada acara “Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020” di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (14/11/19) lalu.

Sri Mulyani menegaskan bagi daerah yang ketahuan ada desa yang tidak legitimate (tidak memenuhi syarat sebagai desa) maka pemerintah akan membekukan Dana Desanya. Apabila Dana Desa sudah terlanjur, maka dana tersebut akan diambil kembali melalui pemda masing-masing. Menkeu menyesalkan upaya beberapa pihak yang mencoba membuat desa baru walaupun belum memenuhi persyaratan agar mendapat Dana Desa secara langsung.

Apalagi tahun 2020, alokasi Dana Desa naik Rp 2 triliun menjadi sebesar Rp 72 triliun dengan perhitungan alokasi berdasarkan jumlah desa. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menertibkan desa yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Sri Mulyani juga menyesalkan terjadinya fenomena ini karena seharusnya Dana Desa yang ditransfer secara langsung oleh pemerintah pusat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat desa. (Red)


Photo Credit : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8). Rapat tersebut membahas tentang penerbitan saham terbatas atau “rights issue” empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk serta membahas rencana pembentukan “holding” BUMN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Ishwari Kyandra

close