Telegraf, Jakarta – Pemerintah siap memberikan kemudahan kepada koperasi-koperasi di Indonesia khususnya yang berbasis syariah, kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat membuka acara RAT Inkopsyah BMT Tahun Buku 2017 di Jakarta, Rabu (18/05/18).
Pemerintah menyatakan siap mengakomodasi kebutuhan koperasi dari mulai kelembagaan, penguatan SDM, pembiayaan, pendampingan produksi, hingga pemasarannya, Puspayoga percaya koperasi merupakan instrumen yang paling tepat dalam memeratakan pendapatan dan kesejahteraan.
Namun ia menekankanpihaknya akan lebih fokus pada penguatan koperasi berkualitas melalui program reformasi total koperasi.
“Koperasi sedikit tapi berkualitas itu lebih baik tapi bukan berarti kami melarang orang berkoperasi, tidak,” katanya.
Pemerintah menertibkan dan mencabut badan hukum koperasi-koperasi tak aktif, papan nama, dan mati suri bukan berarti tanpa alasan. “Ini bukan semangat sekadar membubarkan tetapi membuat database koperasi menjadi semakin baik. Dengan database yang baik berarti semakin mudah merancang program pemberdayaan dan program untuk koperasi,” kata Puspayoga.
Dia membuka Rapat Anggota Tahunan Inkopsyah BMT didampingi Ketua Inkopsya BMT Abdul Majid dan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dam UKM Meliadi Sembiring.
Ketua KSPPS BMT Sohibul Umat Rembang Jawa Tengah Sukahar mengatakan sampai sejauh ini koperasi khususnya yang berbasiskan bisnis syariah banyak yang merasa belum mendapatkan perlakuan adil untuk program-program pemerintah.
“Kami masih terkendala dalam mengakses program-program pemerintah khususnya pembiayaan seperti KUR yang cenderung syaratnya masih sulit dipenuhi,” katanya.
Sementara Ketua Inkopsyah BMT Abdul Majid mengatakan siap mendorong dan mengadvokasi koperasi syariah dan BMT anggotanya agar menjadi koperasi yang sehat dan bermartabat. (Red)
