Telegraf, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mempertimbangkan jika pembangunan pipa gas harus meperhatikan sumber pasokan gas dalam jangka panjang sebagai contingency plan. Hal ini seiring diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2018 tentang pengusahaan gas bumi pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, izin usaha niaga gas bumi melalui pipa Dedicated Hilir yang baru.
Sesuai dengan ketentuan PERMEN ESDM No. 4 tahun 2018 Pasal 28, BPH Migas akan melelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi setelah Menteri ESDM menetapkan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi tersebut dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN).
Terhadap ruas pipa Transmisi, BPH Migas akan melakukan lelang sesuai dengan Kepmen ESDM No. 2700 K/11/MEM/2012 tentang RIJTDGBN 2012 – 2025 setelah berkoordinasi mengenai pasokan gas dengan Ditjen Migas dan SKK Migas.
Ditjen Migas dan BPH Migas akan melakukan sosialisasi terkait dengan telah terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan, bakal membangun harmonisasi dan sinkronisasi setiap lembaga diantaranya BPH MIgas, Direktorat Jenderal Migas, dan SKK Migas dalam mengawal UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Soal kesiapan untuk mendukung dan berkoordinasi bersama BPH Migas baik dalam mengawal pelaksanaan PERMEN ESDM No. 4 Tahun 2018. “Kita sepakat untuk mengatasi terjaminnya ketersediaan dan distribusi BBM di Indonesia,” jelas Direktur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Harya Adityawarman, (06/02/2018). (Red)
