Menlu Retno Dijadwalkan Akan Hadiri UPR PBB di Jenewa

"Laporan dari masyarakat sipil itu semacam shadow report (laporan bayangan) yang akan menyoroti isu-isu yang belum diangkat pemerintah. Hal itu penting untuk mendukung dalam melengkapi informasi yang lebih lengkap dan komprehensif,"

Menlu Retno Dijadwalkan Akan Hadiri UPR PBB di Jenewa


Telegraf, Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan “Universal Periodic Review” (UPR) Dewan HAM PBB siklus ke-3 pada 3 Mei 2017 di Jenewa, Swiss, yang akan mengulas perkembangan hak asasi manusia di Indonesia.

Menlu Retno Marsudi akan berangkat ke Jenewa untuk pertemuan UPR itu setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-30 di Manila, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Selasa.

Menlu Retno akan berada di Jenewa pada 1-3 Mei sebelum berangkat menuju Amerika Serikat untuk pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson.

“Indonesia akan menyampaikan laporan HAM nasional di bawah mekanisme UPR Dewan HAM PBB siklus ke-3,” kata Direktur HAM dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Dicky Komar pada Jumat lalu (21/04/2017).

“Universal Periodic Review” adalah proses pelaporan ulasan perkembangan HAM dari seluruh negara anggota PBB.

Indonesia dan 13 negara lainnya dijadwalkan akan menyampaikan laporan perkembangan HAM masing-masing di bawah mekanisme UPR bulan depan di Jenewa.

Pemerintah Indonesia tidak hanya akan melaporkan ulasan perkembangan HAM dari sisi pemerintah, tetapi juga dari kalangan masyarakat sipil, seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM.

“Laporan dari masyarakat sipil itu semacam shadow report (laporan bayangan) yang akan menyoroti isu-isu yang belum diangkat pemerintah. Hal itu penting untuk mendukung dalam melengkapi informasi yang lebih lengkap dan komprehensif,” ujar Dicky Komar.

Arrmanatha mengatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam UPR menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan pengembangan HAM di Indonesia.

“Hal itu juga menunjukkan keterbukaan pemerintah Indonesia mengenai situasi HAM di Indonesia,” ujar dia. (Red)

Photo Credit : Jay


KBI Telegraf

close