Telegraf, Jakarta – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan mengenai kesiapan pemerintah Indonesia mendukung ekonomi digital, dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi IMF dan Bank Indonesia, di Jakarta (27/02/2018).
Menteri Keuangan mengatakan, ekonomi digital bukan hanya isu yang dibicarakan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah benar-benar merespons dan menjawab kebutuhan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan ekonomi masa depan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat hadi sebagai salah satu pembicara diksusi panel dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi IMF dan BI dengan tajuk “Towards a New Growth Model in a Changing Global Landscape”, di Jakarta.
Untuk itu, menurutnya, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai upaya untuk mendukung ekonomi digital. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Hal ini penting sebagai kunci yang membuka akses bagi seluruh masyarakat.
“Bagaimana daerah yang remote bisa merasakan keuntungan internet jika tidak ada jaringan internet yang terhubung ke daerahnya?” ujarnya.
Dan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, Sri Mulyani berpendapat, pemerintah akan terus membuka ruang yang luas bagi sektor swasta untuk ikut masuk. Model Public-private-partnership (PPP) yang telah berhasil dijalankan dua tahun terakhir, akan terus dilanjutkan di tahun 2018 ini. Sektor swasta yang dimaksud tak hanya para pemain skala korporasi besar, usaha rintisan pun dilibatkan untuk memberi masukan bagi pembangunan ekonomi digital.
Belakangan ini Jokowi kerap mengundang para anak muda pendiri usaha rintisan seperti Nadiem Makariem, pendiri Gojek, Iman Usman, dan Adamas Belva Devara pendiri Ruang Guru untuk melakukan presentasi mengenai ekonomi digital di hadapan kabinet kerja di Istana Negara.
Sri Mulyani juga menegaskan kepada forum tersebut bahwa pemerintah Indonesia kini tidak hanya fokus mengejar pembangunan infrastruktur dan membuat berbagai paket kebijakan, tetapi juga berusaha melakukan reformasi birokrasi.
“Kadangkala Pak Jokowi semangat sekali kejar target, para menteri juga kerja keras, tetapi birokrasi responnya lamban, ini tentu akan menghambat,” ujarnya.
Untuk mendorong para birokrat bergerak cepat, maka Presiden telah mendatangkan mentor teknologi informasi untuk melatih para pejabat eselon I, II dan III agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan terkini.
Tak hanya melek teknologi, para birokrat juga kini dituntut untuk cepat tanggap dan lebih tangkas (agile). Ada tiga hal yang menjadi fokus reformasi birokrasi ini yakni, tanggap dengan masalah dan mengidentifikasinya. Kedua, bergerak cepat menindaklanjuti dan ketiga, bekerja dengan waktu yang lebih efisien. “ Jadi kini yang jadi konsen kami adalah memberi ruang yang semakin banyak untuk keterlibatan sektor swasta dan mendorong reformasi birokrat, reforming our self,” katanya. (Red)
Photo Credit : Menteri Keuangan mentakan ekonomi digital bukan hanya isu yang dibicarakan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah benar-benar merespons dan menjawab kebutuhan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan ekonomi masa depan. | AFP Zach Gibson
