Telegraf, Jakarta- Kementerian Perhubungan (Kemhub) tengah mengkaji kemungkinan mengeluarkan ketentuan SIM A Umum dan uji kir pada Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Alasannya, dua ketentuan itu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai syarat penyelenggaraan angkutan umum sehingga tidak perlu ditegaskan kembali dalam PM.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub Budi Setiyadi mengatakan, dari para pengemudi angkutan sewa khusus (online) yang keberatan pemberlakuan PM 108, mayoritas menginginkan penguasaan SIM A biasa diperbolehkan. Selain itu, tidak perlu dilakukan uji kir kendaraan. Namun dalam PM 108 ditegaskan bahwa pengemudi angkutan online wajib memegang SIM A Umum dan kendaraan harus lulus uji kir.
Budi menyebutkan, ketentuan SIM A Umum merupakan kewajiban UU No 22 tahun 2009. Adapun PM 108 hanya menegaskan kembali ketentuan tersebut. Tetapi, dengan dicantumkannya SIM A Umum dalam PM 108 membuat banyak pihak mengira bahwa Kemhub yang menentukan kewajiban SIM A Umum ini. Padahal, Kemhub tak berwenang melakukan penindakan SIM A Umum.
“Kan UU 22 sudah mengatakan harus SIM A Umum. Saya jadi berpikir, mengapa saat itu dimasukkan dalam PM. Ini para pengemudi yang keberatannya jadi kepada kami, seolah-olah kami yang menentukan dan mengharuskan. Padahal tidak usah, karena undang-undang sudah mengatakan,” jelas Budi di Jakarta, Rabu (28/02/2018).
Namun Budi menekankan, pencabutan ketentuan SIM A Umum dari PM 108 masih dalam proses peninjauan sehingga belum bersifat final. Kewajiban SIM A Umum ini bisa juga tetap tercantum dalam PM tersebut.
“Jadi sedang kami tinjau, coba kami evaluasi. Bisa tidak kami keluarkan (ketentuan) SIM A Umum. Kalau tidak, ya sudah kita jalankan saja seperti ini, suka tidak suka mengenai SIM A Umum ini sudah ada di undang-undang,” jelasnya.
Selain SIM A Umum, Budi juga mempertimbangkan, untuk mengeluarkan kewajiban uji kir dari PM 108 dengan alasan ketentuan ini sudah diatur dalam UU sehingga tak perlu ditegaskan kembali dalam PM.
Dia melanjutkan, apabila ketentuan-ketentuan yang dimaksudnya itu dikeluarkan dari PM 108, maka diharapkan semua pihak lebih berupaya menjalankan ketentuan tersebut karena langsung bersumber dari produk hukum yang lebih tinggi, yakni UU No 22 2009. “UU kan sudah mengaturnya. Ya pedomanilah UU yang lebih tinggi. Di PM hanya mengatakan bahwa (angkutan online) itu kendaraan angkutan umum. Jadi nanti jangan persoalkan PM-nya,” papar Budi. (Red)
