Telegraf, Jakarta – Dalam rangka kawal BBM Satu Harga, BPH Migas lakukan courtesy call bersama Kapolri hal ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan bersinergi yg ditugaskan Presiden yang tertuang didalam Peraturan Menteri ESDM No 36 Tahun 2017.
Ada 5 tugas yang harus di lakukan BPH Migas dalam mengawal BBM 1 Harga antara lain yang pertama menunjuk badan usaha, yaitu Pertamina dengan perusahaan swasta, yang kedua mengatur kuota BBM baik subsidi atau premium penugasan yang ketiga melaksanakan pengawasan sejauhmana BBM satu harga berjalan dengan baik, terdistribusi dengan baik sehingga terwujud bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan dalam ketesediaan dan juga distribusi.
Dan yang ke empat melaksanakan verifikasi setiap 1 liter yang dilaksanakan oleh badan usaha tadi akan diverifikasi secara kritis, objektif oleh BPH Migas, serta yang ke lima memberikan sanksi kepada badan usaha yang tidak melaksanakan penyaluran BBM satu harga dengan baik.
Hal itu diungkapkan ketua BPH Migas Fanshurullah Asa di Mabes Polri. Jl Trunojoyo, kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jumat, (05/01/17).
“Kami dari BPH Migas diinstruksikan Presiden tentang BBM satu Harga dimana diatur dalam Permen 36 Tahun 2017 Kementerian ESDM itu ditugaskan untuk melaksanakan 5 tugas,” jelas Fanshrullah.
Sementara itu Kapolri Tito Karnavian mengatakan poin penting dalam kerjasama yang dilakukan adalah mengantisipasi munculnya oknum-oknum yang memborong BBM Subsidi di SPBU lalu dijual dengan harga tinggi ke masyarakat.
Untuk mencegah hal tersebut kedepan BPH Migas dan POLRI akan membentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang mengatur pembagian tugas dalam tim Satgas Terpadu yang secara khusus mengawal BBM Satu Harga. (Red)
