Polemik terkait iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang masih terus mendapatkan pro kontra dari masyarakat belum juga menemukan titik temu. P emerintah terus mencari formula yang tepat dalam memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat dengan berbagai stakeholder khususnya Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai pembuat kebijakan dan mengawasi BPJS.
DJSN saat ini sedang mengkaji kelas standar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau satu kelas yang memenuhi syarat kebutuhan dasar kesehatan (KDK) yang akan selesai pada akhir tahun.
“Meski begitu DJSN hingga saat ini msih belum menetapkan atau merilis satu tarif tertentu. DJSN masih melakukan kajian itu. Mudah-mudahan akhir tahun bisa merilis kelas standar tersebut,” ungkap Untung Riyadi Anggota DJSN dari unsur pekerja dalam acara Diskusi Live dan Webinar dengan Media di Jakarta Kamis (30/7/2020).
Terkait Kelas Standar Paulus Agung Pambudi Anggota DJSN dari unsur pemberi kerja mengatakan Kelas Setandar adalah amanah UU dasar dan Peraturan Presiden No 62 tahun 2010, “bukan ujug ujug tetapi mandat lama yg belum di realisi,” tuturnya.
Lanjut Agung Kelas standar adalah wujud dari perinsip dasar equitas agar maayarakat mendapatkan manfaat sebanding dantidak membeda bedakan.
“Untuk bisa mewujudkannya ada hal yang sangat penting sedang dirumuskan terkait kebutuhan dasar kesehatan,” kata Agung.
Agung menambahkan basicnya apa yang harus diterima masyarakat untuk BPJS kesehatan yang membutuhkan rawat inap adalah fasilitas seperti jarak, luas ruangan bagaimana fasilitas ruangamnya , seperti berapa luas ruangan, apakah mengunakan Air Condisioner (AC) atau tidak. Perinsipnya KDK adalah memberikan kualitas yang setara kepada maayarakat terkait pelayanan kesehatan. (AK)
Photo Credit: Paulus Agung Pambudi Anggota DJSN dari unsur pemberi kerja saat memberikan sambutan pada diskusi dengan media di Jakarta, Kamis (30/7). TELEGRAF/Atti Kurnia
