Divestasi 51% Saham Freeport, Bisakah Dicapai?

Tanggal:



Telegraf, Jakarta – Tahun ini diharapkan proses pelepasan 51% saham PT Freeport Indonesia (PT FI) kepada pemerintah dapat dituntaskan, untuk mengakhiri tarik ulur yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Kewajiban divestasi 51% itu sebetulnya sudah diatur sejak PT FI meneken Kontrak Karya yang kedua pada 1991, tetapi pergantian rezim dan kebijakan membuat ketentuan tersebut menjadi kabur. Bahkan di akhir masa jabatannya pada 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengubah kewajiban divestasi menjadi 30%.

Penerusnya, Presiden Joko Widodo, terlibat negosiasi yang alot dengan PT FI, dan akhirnya dia menerbitkan aturan baru yang menganulir kebijakan divestasi 30% itu dan kembali menyatakan divestasi 51%.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan divestasi saham merupakan kewajiban perusahaan pemegang modal asing. Pelepasan saham itu terhitung mulai sejak 10 tahun berproduksi.

Pengelolaan yang dimaksud Bambang yakni penguasaan mayoritas atas Freeport maka negara memiliki kontrol atas sumber daya alam. Dengan begitu bisa lebih dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berapa Harga Saham PT FI?

Freeport McMoRan Inc., induk PT FI di Amerika, menyatakan valuasi harga saham 100% Freeport Indonesia mendekati US$ 13 miliar. Hal itu terungkap dalam Konferensi Triwulan Ketiga Freeport McMoRan pada 25 Oktober 2017 lalu.

CEO Freeport McMoRan Inc. Richard C. Adkerson tidak sepaham dengan perhitungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengenai valuasi harga 100% Freeport Indonesia sebesar US$ 8 miliar.

Menurutnya penilaian suatu perusahaan harus dilihat secara menyeluruh meliputi ekuitas plus utang. Sedangkan angka US$ 8 miliar (Rp 106,7 triliun) yang dihitung Jonan hanya berdasarkan ekuitas saja. Dia menyebut nilai ekuitas ditambah utang maka nilai Freeport McMoRan sekitar US$ 30 miliar. Dengan kontribusi Freeport Indonesia sebesar 40%, maka nilai 100% saham mendekati US$ 13 miliar (Rp 173,5 triliun).

“Mereka menyadari apa yang baru saja saya katakan tentang perbedaan nilai ekuitas dan nilai perusahaan. Tapi kami bekerjasama dengan pemerintah. Mereka menunjukkan nilai pasar yang wajar adalah standar yang benar, dan sekarang kita harus menegosiasikan nilai pasar adil seperti apa yang harus kita rundingkan,” kata Richard.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 9 Oktober 2017 lalu Jonan menjelaskan nilai 51% saham Freeport Indonesia setara sekitar US$ 4 miliar, dihitung berdasarkan harga wajar pasar atau fair market price dari penutupan kapitalisasi Freeport McMoRan Inc pada New York Stock Exchange (NYSE). Pada penutupan kala itu kapitalisasi Freeport mencapai US$ 20,74 miliar.

Sedangkan kontribusi anak usaha Freeport McMoRan yakni Freeport Indonesia dari pendapatan dan keuntungan dalam lima sampai 10 tahun terakhir masuk 40%. Artinya nilai 100% saham Freeport Indonesia hanya US$ 8 miliar.

“Kalau dilihat valuasi harga 51% itu hanya US$ 4 miliar. Jadi tinggal minta harga premiumnya berapa,” ujar Jonan

Freeport memang sepakat melepas 51% saham kepemilikan ke Indonesia. Namun, valuasi saham Freeport Indonesia menjadi salah satu poin negosiasi yang belum menemui titik temu. Pasalnya, Freeport menginginkan cadangan mineral hingga 2041 dimasukkan ke dalam perhitungan. Sementara itu pemerintah menegaskan perhitungan valuasi saham berdasarkan fair market price tanpa memasukkan cadangan mineral.

Richard menuturkan sumber daya alam merupakan milik pemerintah. Hal ini bukan hanya berlaku di Indonesia tapi juga berlaku di negara lain seperti Amerika Serikat. Namun dia menambahkan pemerintah Indonesia memberi kesempatan bagi Freeport sebagai operator di Grasberg, Papua untuk mengoperasikan, mengembangkan dan memproduksi cadangan mineral tersebut. Pihaknya pun sudah mengusulkan agar divestasi melalui penawaran ke bursa saham (IPO). Usulan itu tidak diterima pemerintah Indonesia.

Pemerintah kemudian membentuk holding pertambangan dengan PT Inalum (persero) sebagai induk perusahaan pada November 2017 lalu. Inalum mendapat tugas membeli 51% saham Freeport tersebut.

Tambah Rumit dengan Rio Tinto

Seiring berjalannya waktu proses negosiasi tercetus ide untuk membeli hak partisipasi (Participating Interest/PI) Rio Tinto Plc.

Rio Tinto tidak secara langsung memiliki saham Freeport Indonesia. Namun, dalam laporan keuangan Freeport McMoRan Inc disebutkan, perusahaan tambang asal Australia ini memiliki perjanjian usaha patungan untuk pengerjaan Proyek Grasberg dengan Freeport McMoRan.

Dalam perjanjian ini, Rio Tinto berhak atas 40% hak partisipasi di aset tertentu dan 40% hak partisipasi untuk semua aset di Grasberg sampai 2022 jika produksi emas, perak, dan tembaga mencapai level tertentu. Setelah 2022, berapapun produksi, biaya, dan pendapatan dari Proyek Grasberg akan dibagi dua, yakni Freeport Indonesia 60% dan Rio Tinto 40%.

Namun Bambang enggan menjelaskan apakah 40% PI Rio Tinto itu setara dengan 40% saham Freeport Indonesia. Menurut Bambang, hal tersebut masih dalam tahap pembahasan. Namun dia menegaskan konversi PI menjadi saham bisa saja dilakukan.

“Jadi tidak masalah (beli PI) yang penting 51% kewajiban terpenuhi,” jelasnya.

Bambang menuturkan pembahasan divestasi tidak hanya terkait saham. Pembahasan lainnya terkait seberapa jauh peran pemerintah atau Inalum setelah mendapatkan 51%. Hal ini menjadi penting karena Freeport tetap menginginkan sebagai operator meski tidak lagi pemegang saham mayoritas.

Namun Bambang enggan menyebut apakah Inalum menjadi pihak yang akan membangun smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini merupakan ekspansi dengan tambahan kapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga.

“Di dalam korporasi saya kira ada kewajiban-kewajiban yang sebegai pemegang saham seperti apa. Itulah yang sedang dinegosiasikan, sebesar apa tanggung jawabnya, kontribusinya,” ujarnya.

Jalan Panjang Divestasi

Freeport berada di Indonesia sejak 1967 setelah menandatangani Kontrak Karya (KK) yang pertama. Kontrak tersebut berlaku selama 30 tahun terhitung sejak mulai operasi pada 1973 di tambang Eastberg, Tembagapura. Pada 1980, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menemukan cadangan besar di Grasberg, Tembagapura. Freeport kemudian meminta kepastian investasi jangka panjang. Pemerintah Indonesia kala itu mengabulkan permintaan tersebut sehingga KK kedua diteken pada 1991 yang berlaku selama 30 tahun.

Dalam KK kedua itu ada ketentuan mengenai divestasi 51% dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Divestasi dimulai 10 tahun sejak KK diteken atau pada 2001 yang dilepas secara bertahap. Saat ini pemerintah sudah memiliki 9,36% saham. Sedangkan kewajiban smelter sudah dilakukan dengan membangun di Gresik, Jawa Timur berkapasitas 1 juta ton pada 1996.

Kewajiban divestasi menjadi polemik sendiri karena dalam perjalanannya pernah dibeli oleh PT Indocopper sebesar 9,36%. Belakangan saham tersebut dibeli lagi oleh Freeport.

Kewajiban melepas 51% saham pernah berubah ketika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya menerbitkan PP 77 Tahun 2014. Beleid itu membagi tiga kewajiban divestasi merujuk pada kegiatan pertambangan. Untuk tambang bawah tanah divestasi hanya 30%. Kegiatan tambang tersebut sesuai dengan Freeport yang sedang mengembangkan tambang bawah tanah Grasberg.

Baca Juga :   Penyaluran Kredit Bank BTN di Wilayah Timur Indonesia Capai 171 Persen

Freeport menyepakati kewajiban 30% itu dan kemudian melakukan penawaran kepada pemerintahan Joko Widodo pada awal 2016. Freeport menawarkan 10,64% saham senilai US$ 1,7 miliar. Namun sepanjang 2016 itu terjadi tarik ulur mengenai harga saham. Akhirnya pada awal 2017 Presiden Jokowi menerbitkan aturan baru yang menganulir kebijakan divestasi 30% itu. Melalui PP 1/2017, ditetapkan kewajiban divestasi 51%.

Kontrak Karya dan IUPK

Pemerintah dan Freeport masih melalukan negosiasi mengenai detil lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Negosiasi ini merupakan buntut dari PP1/2017.

Pemerintah melarang pemegang KK untuk ekspor konsentrat (mineral hasil olahan). Hanya pemegang IUPK yang dizinkan ekspor konsentrat hingga 2022. Pemegang KK bisa mendapatkan izin ekspor itu bila beralih menjadi IUPK.

Tercatat satu pemegang KK telah beralih menjadi IUPK yakni PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Amman sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang berlokasi di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan tambang tembaga itu menjadi IUPK pada 10 Februari 2017 lalu.

Di tanggal yang sama sebenarnya IUPK Freeport juga diterbitkan. Namun Freeport menginginkan kepastian investasi dalam KK juga dimasukkan ke dalam detil lampiran IUPK. Oleh sebab itu hingga saat ini masih berlangsung negosiasi.

Ada empat poin negosiasi yakni perpanjangan operasi pasca 2021, pembangunan smelter, divestasi 51% dan peningkatan penerimaan negara. Keempat poin itu secara substansi sudah disepakati pada Agustus 2017 lalu. Namun untuk divestasi dan peningkatan penerimaan negara masih bergulir sampai sekarang pembahasannya.

10% Pemda

Anggota Komisi VII dari fraksi Golkar Eni Maulani menyebut divestasi Freeport kali ini berbeda dengan ketentuan pada era sebelum Jokowi. Pasalnya dalam divestasi saat ini ada jatah 10% yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua, seperti dilansir dari Berita Satu.

Namun, dia mengingatkan agar jatah saham itu diberikan secara cuma-cuma atau golden share. Pada pekan lalu alokasi saham 10% itu diteken antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Inalum.

“Masyarakat Papua yang miliki hak ulayat baru saat ini dipikirkan. Padahal mereka selama ini yang terkena dampak. Pemerintah sekarang memikirkan kepentingan nasional. Mudah-mudahan ini bukan angin surga,” ujar Eni.

Hanya saja Eni mengkritisi divestasi melalui pembelian saham. Menurutnya hal aneh bila pemerintah harus membeli suatu yang menjadi miliknya. Eni bahkan menyarankan pemerintah agar tidak memperpanjang operasi Freeport di 2021.

Nanti dengan menguasai tambang di Papua itu, Inalum bisa menggandeng Freeport untuk kembali menggarap tambang tersebut. Hal ini sudah dilakukan pemerintah dengan tidak memperpanjang Blok Mahakam. Blok tersebut diserahkan sepenuhnya ke PT Pertamina (persero). Kini, Pertamina menggandeng Total yang sebelumnya sebagai operator di Mahakam.

“Kalau beli saham Freeport sekarang, uang dari mana? Utang kan? Kita mesti keluarkan uang lagi untuk membayar cicilan. Padahal itu sumber daya punya kita,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso mengungkapkan jatah 10% memang tidak pernah ada dalam KK maupun peraturan sebelumnya. Hanya di era Jokowi saja ketentuan itu diberikan. Namun dia menjelaskan jatah 10% itu merupakan bagian dari 51%. Artinya, pemerintah atau Inalum tetap sebagai pihak mayoritas dalam kepemilikan saham Freeport.

Data dan Fakta Freeport Indonesia

  • Menurut data Desember 2014, tambang Freeport di Papua masih memiliki cadangan tembaga sebesar 29 miliar pound atau 13,15 juta ton.
  • Cadangan emas Freeport di Papua mencapai 28,2 juta ons. Sebagai gambaran, penjualan emas Freeport dari tambang Indonesia pada 2014 sebesar 1,17 juta ons atau 33 juta gram (33.000 kg).
  • Area produksi Freeport Indonesia seluas 10.000 hektare, namun jika kawasan pendukung dimasukkan totalnya mencapai 202.950 ha.
  • Freeport mengklaim pada 60% pendapatannya periode 1992-2015 disetorkan ke pemerintah Indonesia setara US$ 16,1 miliar dalam bentuk pajak, royalty, dividen, dan pungutan.
  • Pada periode yang sama 40% pendapatan atau setara US$10,8 miliar menjadi milik pemegang saham perusahaan induk Freeport McMoRan dalam bentuk dividen setelah pajak.
  • Menurut data Juni 2017, karyawan langsung PT FI berjumlah 7.262 orang, dan hanya 142 warga negara asing (1,96%). Mayoritas karyawannya adalah WNI, termasuk 2.971 warga Papua.
  • Jumlah karyawan langsung dan kontraktor mencapai 24.628 orang, 2,85% adalah WNA.
  • PT FI mengklaim ikut berkontribusi dalam pembangunan kompleks olahraga Mimika yang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di lahan seluas 12,5 ha dengan biaya US$ 33 juta.

Diwajibkan Konstitusi

Menurut Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Refor Miner Institute, divestasi saham PT FI merupakan sebuah keharusan. Pasal 33 Konstitusi UUD 1945 mengharuskan agar kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi (termasuk tambang) untuk dikuasai negara.

“Dalam konteks korporasi, penguasaan umumnya direpresentasikan melalui kepemilikan saham mayoritas, minimal 51% dari total saham perusahaan,” kata Komaidi dalam ulasannya di harian Investor Daily pekan lalu.

“Dengan demikian, konstitusi mengharuskan Pemerintah Indonesia minimal memiliki 51% saham PT FI. Sementara itu, saat ini kepemilikan Pemerintah Indonesia atas saham PT FI baru sekitar 9,64%. Sehingga untuk dapat menjalankan amanat Konstitusi UUD 1945 tersebut, pemerintah memerlukan divestasi saham PT FI minimal 41,36%.”

Dia mengulas bahwa kebijakan divestasi tersebut hanya akan mengambil alih saham kepemilikan, tidak mengambil alih pengoperasian PT FI, namun jika terealisasi akan tetap memiliki nilai strategis bagi Indonesia.

Pemilikan mayoritas saham merupakan pintu masuk bagi pemerintah untuk dapat menata manajemen dan menentukan arah kebijakan PT FI yang sejalan dengan amanat Konstitusi UUD 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ujarnya.

“Divestasi saham Freeport bukan untuk kepentingan golongan, kelompok, apalagi pribadi, melainkan semata-mata untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Komaidi. Demikian diolah dari berbagai sumber. (Red)

Photo Credit : Reuters/Darren Whiteside


Artikel Terbaru

Artikel Lainnya
Telegraf

PLN Buka Program Tambah Daya, Bisa Lewat Aplikasi

Telegraf - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat memanfaatkan program...

Membangun Generasi Emas Di Era Digital

Telegraf - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) bersama...

Penyaluran Kredit Bank BTN di Wilayah Timur Indonesia Capai 171 Persen

Telegraf - Program Bank Tabungan Negara (BTN) Solusi yang...

Penanganan Covid-19 di Indonesia Dapatkan Apresiasi Dari PBB

Telegraf - Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia mendapatkan apresiasi...