Telegraf, Jakarta – Center for Information and Development Studies (CIDES) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Revitalisasi Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Ditengah Perubahan Iklim dan Dinamika Global” pada akhir Desember 2017 lalu. Dalam diskusi tersebut, CIDES berupaya untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemerintah terkait pentingnya tanaman semusim non-pangan sehingga upaya merevitalisasinya dapat terlaksana.
“Dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang berdampak buruk pada komoditi pertanian, baik pada tanaman pangan dan non-pangan di Indonesia, pemerintah sebaiknya membuat strategi adaptasi dan roadmap kebijakan pertanian untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan demi penguatan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan petani di masa depan,” kata M. Rudi Wahyono, Direktur Eksekutif CIDES.
Tanaman semusim non-pangan sering dipandang sebelah mata sejak ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah. Padahal, tanaman semusim non-pangan dapat menghasilkan tambahan penghasilan yang cukup signifikan bagi petani yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan mereka. Terlebih umumnya, tanaman semusim non-pangan yang meliputi tembakau, minyak atsiri, serai wangi, nilam, dan hijauan pakan ternak ditanam di daerah atau iklim yang kering saat tanaman lain tidak dapat dibudidayakan secara optimal.
Rudi mencontohkan pertanian tembakau, yang sejak 2012 mengalami penurunan tren produksi akibat cuaca ekstrem dan faktor-faktor lainnya. “Selain masalah cuaca ekstrem dan berkurangnya lahan, faktor lain yang menyebabkan produksi tembakau menyusut adalah budidaya tembakau yang masih sangat tradisional sehingga produktivitas lahan pertaniannya rendah,” sambung Rudi. “Dibandingkan dengan produktivitas di ASEAN kita kalah jauh sebesar 74 persen.”
Pengamat isu pertanian, Iskandar Andi Nuhung, menilai persoalan mendasar tanaman non-pangan di Indonesia dipengaruhi pula oleh kebijakan tanaman pangan, karena setiap kali ganti menteri terjadi pula ganti kebijakan. “Ganti menteri, ganti kebijakan bidang pertanian karena visi berbeda. Dampaknya, kebijakan pertanian menjadi sporadis, parsial, dan berubah-ubah,” jelas Iskandar.
Risiko cuaca ekstrem dan minimnya bantuan pertanian yang diterima petani tanaman non-pangan seperti tembakau, atsiri, dan vanili, menimbulkan keengganan para petani untuk menanam komoditas tersebut, meskipun potensi pendapatannya cukup besar dan merupakan industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara ekstensif, khususnya di pedesaan. Komoditas tersebut juga dapat menciptakan nilai tambah melalui kegiatan industri pengolahan lainnya, serta sebagai penghasil devisa melalui kegiatan ekspor.
Rudi juga mengatakan, dengan produksi dan luas lahan yang terus menurun, serta produktivitas yang kurang optimal selisih pasokan tembakau Indonesia semakin besar yang mana harus dicukupi oleh impor. Nilai impor daun tembakau di tahun 2016 mencapai sekitar US$ 500 juta, sedangkan ekspor produk tembakau mencapai US$ 1 miliar.
“Mempertimbangkan potensi pendapatan tambahan bagi petani dan kontribusi bagi negara yang dapat dihasilkan oleh tanaman semusim non-pangan rasanya penting bagi pemerintah untuk juga turut memperhatikan komoditas tersebut agar ada arah kebijakan yang jelas untuk merevitalisasinya melalui peta jalan (roadmap) komoditas non-pangan,” kata Rudi. “Dengan demikian, ketergantungan industri pada impor akan menurun
non-pangan,” kata Rudi. “Dengan demikian, ketergantungan industri pada impor akan menurun dan petani akan mengalami peningkatan porsi pendapatan serta kesejahteraan petani atau produsen”. (Red)
