Telegraf, NTB – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Nasdem, Kurtubi yang juga Ketua Kaukus Nuklir Parlemen mendukung kerjasama antara Dinas ESDM Provinsi NTB dengan Pusat Penelitian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) guna melakukan Studi Tapak bagi kemungkinan membangun PLTN di NTB. Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari MOU antara Gubernur NTB dengan Kepala BATAN.
Pada saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan yang dilakukan di Kantor Dinas ESDM NTB, Kamis (22/02/2018), anggota DPR RI dari Dapil NTB ini menyatakan bahwa kebutuhan listrik didalam jangka panjang di NTB harus mampu mendukung proses industrialisasi baik pembangunan industri yang berbasis pariwisata dengan memanfaatkan keindahan pantai NTB yg sangat indah, mendukung industri berbasis pertambangan termasuk industri hilir dari smelter di Sumbawa Barat, industri berbasis pertanian dan peternakan, serta mendukung pembangunan Global Hub Kayangan dan Kota Industri di Lombok Utara.
Tidak hanya tercukupi dari segi kapasitas pembangkit namun juga sekaligus listrik yang stabil dengan base load yang handal, juga listrik yang bersih serta ramah lingkungan.
Ini sejalan dengan 2 UU yang telah ditelurkan di Komisi VII DPR RI, yakni UU atas Persetujuan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dan UU atas Persetujuan Konvensi Minamata mengenai Merkuri.
Untuk itu, pemenuhan kebutuhan listrik secara Nasional, termasuk di NTB sebagai daerah tujuan wisata dunia perlu didorong untuk lebih banyak menggunakan jenis energi baru terbarukan (EBT) seperti geothermal, tenaga surya, tenaga bayu, biogas, biomas, tenaga air laut serta energi nuklir.
Kerjasama ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang rational dan objektif bagi kemungkinan dibangunnya PLTN di NTB yang diharapkan juga menjadi pemicu untuk segera dibangunnya PLTN di daerah-daerah yang sudah distudy seperti Semenanjung Muria dan Bangka Belitung.
Sebagaimana diketahui bahwa belum lama ini Komisi VII DPR RI telah memutuskan dan mendesak Pemerintah agar merevisi PP Tentang Kebijakan Energi Nasional dengan menghapus kalimat yang berbunyi “PLTN sebagai opsi terakhir” serta mendesak Pemerintah untuk memasukkan PLTN sebagai bagian dari Sistem Kelistrikan Nasional. (Red)
