Telegraf, Jakarta – Untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dalam era digitalisasi pemerintah melalui Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) perlu adanya implementasi kebijakan satu peta dan juga satu data.
“Perlu melanjutkan implementasi kebijakan satu peta tapi juga harus memulai berupaya mengimplementasikan kebijakan satu data, dengan demikian kita lebih siap menghadapi era digitalisasi yang akan banyak berhubungan dengan big data dan internet of things,” ungkap Meteri Bappenas Bambang Brojonegoro dalam sambutannya di Rakornas Bidang Informasi Geospasial di Jakarta.
Bambang mengakui untuk mencapai hal tersebut masih banyak yang harus dilakukan, tahap awal perintah mendorong daerah daerah menyiapkan rencana detil tata ruang (RDTR), mengingat hingga saat ini masih sangat sedikit daerah yang mempunyai RDTR dan perlunya peta dengan reaolusi tinggi yaitu 1:5.000 bahkan 1:1.000.
“Daerah itu harus mempunyai rencana detail tata ruang kalau tidak punya peta bagaimana dia akan mempunyai rencana detil,” tuturnya
Ia melanjutkan kedepan akan bertahap Indonesia memiliki perwakilan instansi di daerah daerah untuk memudahkan pemetaan dalam pembuatan RDTR mengingat Indonesia sangatlah luas yang tidak bisa hanya di handle Badan Informasi Geospasial (BIG) sendiri di pusat.
“Ya ini akan bertahap lah artinya sekarang kita buatkan infrastrukturnya dulu nanti baru institusinya,” tambah Bambang.
Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin, menambahkan bukan saja institusi didaerah, tetapi juga penambahan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
Hasanuddin menjelaskan kedepan Informasi Geospasial (IG) diharapkan agar lebih bisa dimannfaatkan di pembangunan tidak hanya dipembangunan nasional tetapi sampai level desa berbasia peta data informasi yang benar.
“Kita ingin kedepan IG ini lebih berperan dimanfaatkan di pembangunan tidak hanya pembangunan nasional tetapi hingga level level tapak kalau bisa sampai level desa pembangunan itu berbasis peta data informasi yang benar. Kita ingin membuat penetrasi pemanfaatan IG turun hingga pembangunan ke level bawah” kata Hasanuddin disela sela Rakornas BIG, Rabu (27/3).
Ia menambahkan prioritasnya adalah membuat peta skala besar untuk kota yaitu 1:1.000 dan peta bawah tanah karena memungkinkan kedepan pembuatan subway.
“Prioritas kedepan itu membuat peta skala besar. Klo untuk kota itu 1:1000 dan bawah tanah juga. Jakarta itu belum punya peta bawah tanah jadi kalau bangun subway lebih dalam lagi bahaya bisa nabrak macam macam. Kabel listrik bisa mati semua air, akan kena,” ungkapnya.
Hasanuddin juga mengungkapkan perlunya bekerjasama dengan non pemerintah dalam pembangunan RDTR tersebut, selain akan menguntungkan para pembisnis juga bagi masyarakat.
“Keliatannya pembangunan IG dan peta segala macam keliatanya kita perlu bekerjasama dengan non pemerintah kan sama sama membangun bangsa dan negara kenapa dananya dari pemerintah saja. Dari industri dan perusahaan perusahaan besar yang memiliki untung di negeri inikan keuntungannya bisa di manfaatkan untuk membangun IG buat peta segala macam yang menguntungkan bisnis mereka tetapi juga menguntungkan masyarakat sekitarnya CSR nyalah,” usul Hasanuddin. (Red)
Credit photo : Meteri Bappenas Bambang Brojonegoro didampingi Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin menyerahkan RDTR ke perwakilan daerah daerah yang sudah diferivikasi oleh BIG
