Telegraf, Jakarta – Peran standardisasi dalam perkembangan peradaban manusia tidak bisa dipungkiri. Bisa dibayangkan apabila standardisasi ini tidak ada. Standardisasi ada sejak peradaban manusia itu ada, maka perkembangan standardisasi akan selalu berjalan beriringan dengan perkembangan peradaban.
Standardisasi akan selalu menjadi flatform bagi kehidupan manusia” ujar Kepala BSN, Bambang Prasetya dalam pembukaan Seminar Standardization in a Living “Society 5.0” Jakarta, Rabu (27/03/2019).
Di Indoneaia telah memasuki era Industry 4.0. Pemerintah Indonesia pun telah merespon kebutuhan era ini. Kementerian Perindustrian kemudian mengenalkan Making Indonesia 4.0, yang pada bulan April 2018 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things (IoT). Revolusi industri 4.0 menekankan pula pada kemampuan Artificial Intellegent (kecerdasan buatan) sehingga kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi.
Dengan inovasi Teknologi digital ini juga kemudian Jepang berencana untuk menciptakan “super-smart society” atau Society 5.0. Yang mau gak mau Indonesianpun harus menyesuaikan kemajuann tersebut.
Untuk mengntisipasi hal tersebut Indonesia harus mengantisipasi sejak awal agar tidak gelagapan pada saat road map program 5.0 society datang.
“Meman kita harua mengikuti trend. Justru kita jika tidak mengantisipasi sejak awal, kita akan gelagapan, yang bagus adalah mengerti trend dunia kita pelajari dan kita cocokkan dengan kondisi Indonesia sehingga kita akan siap dengan mengadapi itu,” ungkap Bambang.
Bambang menjelaskan melaluin Seminar Standardization in a Living “Society 5.0” ini yang menghadirkan para pakar dari Jepang yaitu Chairman of Japan Society 5.0 Standardization on Promotional Committee, yang akan membantu dan memperkenalkan Society 5.0.
Yang selanjutnya diharapkan dapat dirumuskan strategi pengembangan standardisasi dalam menghadapi era society 5.0.
“Ini adalah wahana yang tepat bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi, dan menjalin kerjasama yang positif yang pada akhirnya dapat tersusun kebijakan strategis standardisasi dalam menyongsong era society 5.0,” lanjut Bambang.
Di temui di tempat yang sama Ketua KADIN Rosan Perkasa Roeslani mengatakan walaupun program 4.0 mengevisiensikan tapi disatu sisi dapat mengurangi tenaga kerja.
“Pemangku kepentingan pemerintah, akademia, dunia usaha harus bersama sama merumuskan kebijakan yang tepat yang sesuai dengan perubahan teknologi yg begitu cepat dan saya juga sangat mengapresiasi BSN yang dari awal mulain membicarakan 5.0 society,” kata Rosan.
Lebih lanjut Rosan menjelaskan kita kan berkompetisi dengan negara negara lain sehingga Indonesia harus terua menerus menyempurnakan regulasi regulasi yang sudah ada dan nantin jika program 5.0 masuk kita baru membuat regulasi tepat guna.
Tdi sudha disampaikan bahwa origram 4.0 sudah din luncurkan dlm rangka kita mengefisienensikan dan juga terutama menumbuhkan daya saing di kadin sendiri sudah ada beberapa yg menerapkan 4.0 ini.
Bambang menambahkan ada 223 Standar Nasional Indonesia (SNI), mendukung revolusi industri 4.0. Sementara itu, untuk mendukung konsep masyarakat 5.0, ada 504 SNI. Standar tersebut diantaranya menyangkut keamanan informasi, record management, logistik, dan infrastruktur. (Red)
Credit Photo : Kepala BSN, Bambang Prasetya usai menyampaikan seminar/Telegraf
Tanggapi Artikel