Telegraf, Jakarta – Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono tak menampik bahwa program-program yang dia tawarkan berpotensi menjadi lahan korupsi bagi para oknum.
Untuk bisa mengurangi potensi tersebut Agus pun akan mengedepankan sistem check and balance agar pengawasannya bisa transparan dan akuntabel.
“Setiap program apa pun bisa saja ada potensi terjadinya penyelewengan, oleh karena itu komitmen kami adalah membangun sistem yang mengedepankan check and balance,” kata Agus dikutip dari Antara, Jumat (9/12).
Sejumlah program yang ditawarkan adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dana Rp1 miliar bagi setiap RW di Jakarta. Program BLT sebelumnya pernah dilakukan namun bermasalah dengan target kelompok masyarakat yang tak tepat.
Untuk bisa menerapkan pendampingan, Agus akan melakukan peninjauan terhadap apa saja yang saat ini tengah berjalan di birokrasi, mulai dari kualitas hingga kinerja.
“Ini dilakukan dalam rangka enforcement secara disiplin, tidak tebang pilih, dan meyakinkan uang rakyat diterima pada rakyat dan uang negara dipertanggungjawabkan betul,” kata dia.
Bagi Agus, pendampingan demi mengurangi potensi korupsi merupakan hal yang penting bagi birokrasi di Pemerintahan Daerah. Selain itu, inspeksi dan evaluasi setiap hari harus dilakukan secara berkala atau dilakukan secara mendadak.
Berkaitan dengan itu, di momen Hari Anti Korupsi Sedunia, Agus menekankan semangat anti korupsi yang seharusnya ada dalam diri seluruh pejabat publik di Indonesia.
“Itu harus dilakukan secara serius dan harus dibentuk menggunakan sistem dan mekanisme yang transparan dan akuntabel,” ujar Agus.
Photo credit : Dicky Sasra
