Telegraf – Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDeK) UIN Mataram, Kadri, menilai penyampaian berbagai persoalan mengenai Papua harus dilakukan secara berimbang. Fakta secara utuh, objektif, dan disertai solusi konstruktif harus dihadirkan. Sebab, Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Karena itu, siapa pun yang berupaya membangkitkan kepedulian publik terhadap Papua patut diapresiasi.
“Saya melihat Papua itu seperti daerah lain meskipun ada afirmatif. Kalau daerah lain diperhatikan, maka Papua juga harus begitu. Papua juga Indonesia. Siapa pun yang memberikan kontribusi untuk mendorong perhatian terhadap Papua, maka itu harus diapresiasi,” katanya, Rabu (13/05/2026).
Namun demikian, ia menekankan bahwa penyampaian isu Papua tidak boleh dilakukan secara sepihak. Menurutnya, berbagai fakta yang berkembang harus dihadirkan secara berimbang, baik terkait capaian pembangunan maupun persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan masyarakat.
“Hanya saja memang harus ada keberimbangan fakta. Fakta tentang Papua, misalnya mana yang sudah baik dan mana yang belum baik. Semua itu harus diungkap untuk memastikan bahwa tidak ada yang disembunyikan di Papua,” ujar Kadri.
Ia menjelaskan, keberimbangan informasi penting agar publik tidak memperoleh gambaran yang bias terhadap kondisi Papua. Di satu sisi, kemajuan pembangunan harus diakui, tetapi di sisi lain berbagai tantangan sosial, pembangunan, dan keamanan juga tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, penyampaian fakta semestinya tidak berhenti pada pengungkapan masalah, melainkan harus diikuti dengan gagasan dan solusi yang dapat mendorong perbaikan kehidupan masyarakat Papua.
“Kalau ada fakta seperti soal pembangunan, ada persoalan di mana, cara menyelesaikannya bagaimana, stabilitas keamanan seperti apa. Sepanjang yang dilakukan itu bisa memberi kontribusi untuk kehidupan lebih bagus di Papua, wajib harus kita support,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek sosiologis dan etika dalam menyampaikan isu Papua kepada publik. Sebab, suatu cara yang dianggap baik oleh sebagian pihak belum tentu diterima oleh kelompok masyarakat lainnya.
“Persoalan cara memang tidak semua orang bisa menerima. Pertimbangan sosiologis perlu diperhatikan. Jangan sampai dengan niat baik kita menyampaikan sesuatu, tetapi justru menyakiti pihak lain. Itu tidak bagus,” bebernya.
Dia menambahkan, komitmen membangun Papua saat ini telah menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Karena itu, ia berharap pembangunan Papua tidak hanya berfokus pada aspek administratif seperti pembentukan daerah baru, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat asli Papua agar dapat berkembang dan menjadi bagian utama dalam proses pembangunan.
“Intinya, Papua harus diperhatikan. Memperhatikan Papua itu harus dengan memberdayakan masyarakatnya. Mereka harus diberi ruang dan diafirmasi. Tidak hanya membentuk provinsi dan kabupaten atau kota baru, tetapi juga memberi peluang putra dan putri Papua untuk lebih maju dan berkembang,” pungkasnya.
