Telegraf – Pendiri Pemuda Panca Marga sekaligus penggagas Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), Joesoef Faisal Husainsyah mengingatkan generasi muda untuk mewaspadai berbagai bentuk kepentingan asing yang dapat memengaruhi cara pandang terhadap bangsa dan negara.
Ia menilai, lemahnya pemahaman sejarah membuat sebagian anak muda mudah terjebak dalam narasi global yang belum tentu sejalan dengan kepentingan nasional. Karena itu, pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa, termasuk peran TNI, menjadi hal yang krusial. Fenomena saat ini justru para Kaum muda dan Pagiat Hak asasi bisa jadi publik enemy (musuh masyarakat), karena dianggap kerap mengganggu stabilitas nasional.
“Generasi muda saat ini banyak yang miskin pengetahuan sejarah. Mereka harus belajar dari proses berdirinya negara ini dan memahami peran TNI. Jangan sampai justru menjadi agen asing yang menyuarakan kepentingan terselubung,” tegas Joesoef melalui keterangannya, (03/04/2026).
Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam skenario konflik seperti yang terjadi di sejumlah negara, seperti Irak, Libya, Suriah, Palestina, hingga Iran, yang mengalami instabilitas akibat intervensi dan dinamika global.
“Apakah kita ingin Indonesia bernasib sama? Ini yang harus menjadi peringatan. Kalau bangsa ini porak-poranda karena campur tangan asing, semua pihak harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian kelompok mahasiswa dan LSM dinilai kerap mengusung isu HAM tanpa melihat kepentingan nasional secara utuh. Ia menekankan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya.
“Prinsipnya jelas, right or wrong is my country. Yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki, bukan justru menjatuhkan bangsa sendiri,” tambahnya.
Joesoef juga menyoroti keresahan masyarakat terhadap maraknya aksi demonstrasi yang dinilai mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.
“Masyarakat ingin hidup tenang, bekerja, dan mencari nafkah. Stabilitas itu penting,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan keprihatinan terhadap narasi yang dinilai menyudutkan institusi TNI. Menurutnya, peran TNI sebagai penjaga kedaulatan dan pelindung rakyat tidak bisa diabaikan hanya karena kasus tertentu.
“Saya miris melihat TNI disudutkan. Tentara adalah pejuang rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengorbanan prajurit, termasuk dalam misi perdamaian dunia, adalah bukti nyata pengabdian,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto turut memberikan perspektif terkait pola teror yang menimpa kelompok kritis. Ia mengingatkan adanya potensi provokasi yang bertujuan membangun opini bahwa pemerintah bersifat otoriter.
“Kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang ada peristiwa yang justru dibuat seolah-olah Anda mengerti ya? Itu namanya provokasi. Itu ada di buku intelijen, namanya false flag operation,” tegas Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa false flag operation merupakan taktik di mana suatu aksi dirancang agar tampak dilakukan oleh pihak tertentu, padahal pelaku sebenarnya adalah pihak lain, dengan tujuan mengalihkan tuduhan dan membentuk persepsi publik.
Prabowo juga menganalogikan praktik tersebut dengan sejumlah peristiwa di tingkat internasional yang kerap dimanipulasi aktornya. Dalam konteks nasional, ia mengisyaratkan bahwa rentetan kejadian yang menimpa tokoh-tokoh kritis dapat dimanfaatkan untuk merusak citra demokrasi.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa maraknya konten kritis di media sosial justru menunjukkan ruang kebebasan berpendapat tetap terbuka.
“Kalau orang bebas mengkritik di media sosial, itu artinya demokrasi kita hidup,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperkuat pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai bentuk provokasi dan operasi informasi yang dapat memengaruhi persepsi publik. Dalam dinamika global saat ini, persatuan nasional dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
