Telegraf – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan jika pemerintah memiliki komitmen besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan melihat potensinya sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Hal itu tercermin dari arahan presiden Jokowi pada rapat pleno Komite Nasional Keuangan Syariah di mana dengan potensi pasar keuangan syariah yang sangat besar seharusnya Indonesia dapat menjadi penggerak utama perekonomian syariah dan tidak hanya menjadi target market dari produk industri yang halal dari negara-negara lain.
“Salah satu ekosistem pendukung yang masih memerlukan upaya perbaikan di dalam perkuatan perekonomian syariah adalah kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang cukup baik dari sisi jumlahnya kuantitas maupun yang paling penting adalah dari sisi kualitas menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku ekonomi nasional,” katanya lewat keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Selasa (29/06/2021).
Upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang baik, yang berkualitas didukung oleh seluruh stakeholder terutama dunia akademis yang ditandai dengan makin banyaknya pendirian program-program studi yang berafiliasi atau di dalam rumpun ekonomi syariah di berbagai perguruan tinggi.
Saat ini dari 750 program studi rumpun ekonomi syariah telah meluluskan kurang lebih ada 30.000 sumber daya manusia pertahun. Bahkan menurut Islamic Finance Development Report 2020, jumlah dari program dan kelulusan di Indonesia ini merupakan suatu capaian yang istimewa.
“Tentu kita bergembira dengan perkembangan tersebut. Namun seperti tadi disampaikan perbaikan kualitas dan relevansi dari kompetensi sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah masih perlu terus untuk ditingkatkan. Program studi syariah juga harus selaras dan update dengan perkembangan dunia usaha yang begitu sangat cepat, teknologi yang berubah sangat besar dan dinamika di dalam perekonomian global yang demikian pesat. Sehingga dia tetap mampu bisa menjaga prinsip-prinsip syariah namun bisa beradaptasi dan terus memberikan suatu nilai tambah, inovasi dan bahkan kemampuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat secara riil,” ujarnya.
Ia menyambut baik upaya KNEKS bersama Bank Indonesia dan 10 Universitas di tanah air telah berhasil menyusun buku teks program studi S1 Ekonomi Syariah yang terdiri dari satu buku pengantar ekonomi Islam, kedua buku ekonomi pembangunan Islam dan ketiga buku sejarah pemikiran ekonomi Islam. Selain itu KNEKS juga menyusun buku panduan magang di sektor ekonomi dan keuangan syariah di dalam rangka untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar.
“Dengan kolaborasi antara KNEKS, Bank Indonesia universitas-universitas terkemuka dan asosiasi dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, saya berharap ini akan terus meningkatkan kontribusi di dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan membangun sumber-sumber literasi utama yang bisa diandalkan di dalam keuangan dan perekonomian syariah di Indonesia,” imbuhnya.
Sri Mulyani juga menginginkan kuantitas serta kualitas literatur ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan terus bisa dikembangkan dengan berbagai kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti KNEKS, kementerian dan lembaga, Bank Indonesia, OJK, IAEI, MES, DSN MUI dan perguruan tinggi serta industri.
Selain itu ia juga memberikan apresiasi secara khusus kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan juga Kementerian Agama yang terus mengembangkan infrastruktur pendidikan termasuk kurikulum program-program studi ekonomi syariah.
“Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat atas peluncuran buku teks ekonomi syariah. Semoga buku teks ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh generasi muda di Indonesia dan memberikan kemaslahatan bagi bangsa serta membawa Indonesia menuju baldatun thoyyibatun warobbun ghofur,” pungkasnya.
Photo Credit: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani paparkan aksi pencegahan korupsi di bidang keuangan negara. FILE/KLI/Agus
