Telegraf – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan aktivitas di perkantoran pemerintah maupun swasta tetap berjalan, kendati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Menurut Airlangga, pekerja pemerintah akan tetap beraktivitas seperti sekarang, sesuai peraturan yang dibuat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo.
Sementara pekerja swasta bekerja di kantor atau work from office (WFO) secara bergantian.
“Untuk pekerja di kantor pemerintah tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Menpan-RB sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan fleksibel working jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu presentasenya akan ditentukan dan pemerintah,” ujar Airlangga dalam konferensi pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (10/09/2020).
Untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat yang mengenakan masker, pemerintah bakal melaksanakan operasi yustisi. Operasi ini berlangsung tak terkecuali di perkantoran.
“Juga akan menggelar operasi yustisi yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat dan ini sudah dirapatkan juga dalam komite yang melibatkan juga Wakapolri dan wakasat sehingga ini akan terus dijalankan termasuk di perkantoran,” tuturnya.
Kebijakan ini diputuskan, usai rapat yang digelar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bersama delapan gubernur, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies diketahui sempat mengatakan bahwa perkantoran mulai Senin work from home (WFH).
“Disepakati bahwa kita menyeimbangkan antara kegiatan yang terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 dan juga tentu mempertimbangkan terkait dengan pemulihan perekonomian,” terangnya.
Photo Credit: Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. FILE/Telegraf
