Telegraf, Jakarta – Pemerintah mengupayakan target defisit anggaran akan semakin mengecil dalam jangka menengah, yang didukung oleh pengelolaan pembiayaan secara berhati-hati serta upaya menjaga rasio utang dalam batas aman.
“Dalam jangka menengah, defisit akan diupayakan semakin mengecil, namun tetap produktif untuk menstimulasi perekonomian,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Rabu (30/05/18).
Sri Mulyani hadir dalam rapat paripurna untuk membacakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019.
Ia menambahkan rasio utang juga diharapkan semakin mengecil dan keseimbangan primer diarahkan menuju positif pada 2020 sehingga menjadi pondasi yang kokoh bagi pemerintahan periode berikutnya untuk menyusun strategi pembangunan.
Untuk mengendalikan risiko utang, menurut dia, pemerintah selalu menjaga rasio utang dalam batas hati-hati dan manageable sesuai aturan perundangan-undangan serta menjaga komposisi utang dalam batas aman dan efisien.
“Pemerintah juga mengedepankan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif dengan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur dan penguatan kualitas sumber daya manusia,” kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan arah kebijakan fiskal pemerintah pada 2019 masih akan cenderung ekspansif dengan lebih terarah dan terukur melalui perencanaan alokasi dan distribusi secara seimbang dan efektif serta proyeksi defisit anggaran pada kisaran 1,6 persen-1,9 persen terhadap PDB.
“Defisit dirancang untuk tetap menjaga daya dorong ekonomi dan melindungi masyarakat paling rentan dan miskin, mengurangi kesenjangan, dengan tetap mampu menciptakan ruang fiskal untuk menjaga perekonomian dari potensi gejolak global,” katanya.
Untuk menutup defisit anggaran tersebut, pemerintah melakukan pengelolaan pembiayaan yang tetap dijaga secara hati-hati.
Sri Mulyani memastikan pengelolaan utang akan selalu mengedepankan aspek kehati-hatian (prudent), produktivitas dalam pemanfaatan, efisiensi cost of borrowing dan tetap menjaga keseimbangan makro ekonomi.
“Pembiayaan utang juga dilakukan dengan perencanaan yang baik dan berhati-hati serta memperhitungkan kembali plafon pinjaman dan kesanggupan membayar kembali pinjaman,” ujarnya. (Red)
Photo Credit : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8). Rapat tersebut membahas tentang penerbitan saham terbatas atau "rights issue" empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk serta membahas rencana pembentukan "holding" BUMN. ANTARA/Hafidz Mubarak
