Telegraf, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimistis infrastruktur jalan dalam melayani arus mudik tahun ini akan lebih baik dari tahun 2017. Pasalnya, jalan nasional yang menjadi jalur mudik kondisinya cukup baik dengan tingkat kemantapan 90 persen.
Selain itu, untuk jalan tol, pemudik tahun ini bisa menggunakan dari Merak hingga Pasuruan sepanjang 995 km meski dari panjang tersebut, 237 km masih berstatus fungsional.
Terkait itu, pada masa mudik Lebaran, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan memberikan diskon tol sebesar rata-rata 10% di seluruh ruas tol.
“Dari hasil rapat, BUJT secara sukarela memberikan diskon tol. Besaran setiap ruasnya berbeda dengan rata-rata 10%, namun kapan mulai berlakunya belum disepakati. Sebagian ingin bersamaan dengan libur Lebaran tanggal 11 Juni 2018 sampai 19 Juni 2018, namun ada yang berkeinginan diskon tol diberikan pada puncak mudik H-2 dan H+2 Lebaran,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat (18/05/18).
“Apabila BUJT sudah sepakat, maka saya akan buatkan surat keputusannya,” sambungnya.
Mengenai kekhawatiran semakin macetnya jalan tol karena adanya diskon tol, Menteri Basuki mengatakan telah berkordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam manajemen lalu lintasnya.
Menurutnya, tujuan pemberian diskon tol adalah untuk memecah puncak arus mudik dan bentuk empati dari BUJT terhadap para pemudik dalam merayakan Lebaran.
“Dengan semakin panjangnya tol yang bisa digunakan, pemudik diminta tidak euforia melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol yang lurus. Pemudik diminta tetap berhati-hati dan beristirahat cukup, periksa kondisi kendaraan dengan baik, jangan sampai mogok, terutama di tol fungsional,” ujar Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto.
“Meski disiapkan mobil derek, namun tentu akan menghambat kendaraan lainnya. Tol fungsional akan difungsikan satu arah dengan dua lajur,” imbuhnya.
Lebih lanjut Arie mengatakan bahwa tol yang fungsional dapat dilewati siang dan malam, namun untuk pengaturan di lapangan sepenuhnya kewenangan pihak Korlantas Polri.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan kesiapan pemerintah tahun ini didasarkan atas refleksi mudik tahun 2017.
Saat ini transaksi tol sudah 100 persen nontunai, sehingga sebagai upaya mengurangi antrian di gerbang tol, pihak BUJT akan memaksimalkan seluruh gardu transaksi untuk beroperasi.
Selain itu, ditambah juga adanya petugas dengan mesin pembaca kartu tol (mobile reader e-toll) dan menyiapkan lebih banyak fasilitas top up dan kartu baru yang tersebar di rest area dan gardu transaksi tol.
Terkait e-toll ini, Herry mengimbau pemudik untuk memastikan ketersediaan saldo sebelum memasuki jalan tol guna menghindari terjadinya kemacetan di gardu transaksi.
“Sebagai contoh, tarif Jakarta-Surabaya Rp344.000. Pemudik dapat mengisi saldo kartu elektronik hingga maksimal Rp2 juta. Ada sekitar 250 mobile reader yang sudah siap dan 150 ribu kartu baru untuk mengantisipasi pemudik yang belum mempunyai kartu elekrtonik tol. Untuk rekayasa lalu lintas kami serahkan sepenuhnya kepada Kakorlantas,” jelasnya.
Untuk fasilitas di jalan tol, Herry memastikan meskipun sebagian jalan tol masih fungsional, tetap akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas.
“Jalur fungsional akan dilengkapi rambu, marka jalan yang dikengkapi dengan spotlight, pembatas jalan, dan tempat istirahat sementara yang dilengkapi parkir, toilet, dan mushola,” terangnya. (Red)
