Telegraf, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (KPK) kembali meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penilaian pengelolaan laporan harta kekayaan negara (LHKPN) dan bidang pengendalian gratifikasi terbaik di kategori Kementrian dan Lembaga.
Penghargaan yang di berikan KPK ini adalah penghargaan kali kedua yang di terima OJK, dengan dua penghargaan sekaligus, dimana penghargaan pertama pada tahun lalu 2016. penghargaan ini diberikan kepada pejabat negara dan instansi yang mempunyai kkomitmen tinggi dalam upaya pencegahan korupsi melalui kepatuhan pelaporan gratifikasi dan LHKPN, ungkap Ketua KPK Agus Raharjo dalam sambutanya di Jakarta, Selasa (12/12/17).
“Ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya yang sangat baik dalam bergerak bersama KPK untuk memberantas korupsi di negeri yang kita cintai ini,” tuturnya.
Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko Ahmad Hidayat mengatakan semenjak di dirikan OJK sudah berkomitmen menerapkan tata kelola yang baik sehingga dapat menjadi role model bagi industri jasa keuangan.
Ahmad juga mengatakan diantaranya juga menerapkan program anti gratifikasi dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, membangun whistle blowing system OJK (WBS OJK) yang merupakan sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK.
Di samping itu, OJK juga mewajibkan pelaporan LHKPN bagi seluruh pegawai OJK mulai dari level staf sampai dengan pejabat tertinggi, yang merupakan perluasan wajib lapor LHKPN sesuai ketentuan KPK yang terbaru.
“Pimpinan dan insan OJK sangat peduli dengan penerapan budaya anti korupsi serta mengedepankan integritas dan governance dalam setiap pelaksanaan tugas OJK, karena OJK ingin menjadi otoritas yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang tinggi untuk memajukan industri jasa keuangan,” katanya dalam sambutan dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017. (Red)
Credit Photo: Istimewa
