51% Saham Pemerintah Kurang Benefit Jika Tak Jadi Operator Tambang

"Kalau 51 persen saham pemerintah tidak menjadi operator, saya kira malah tidak ada benefit-nya menjadi mayoritas,"

51% Saham Pemerintah Kurang Benefit Jika Tak Jadi Operator Tambang


Telegraf, Jakarta  Perundingan dengan Freeport harusnya tidak hanya terkait nilai saham 51 persen saja. Tapi juga dibahas apa langkah selanjutnya setelah 51 persen saham itu dikuasai oleh pemerintah. Disisi lain, Freeport meminta tetap sebagai operator di Grasberg meski komposisi kepemilikan tidak lagi mayoritas.

Holding BUMN Pertambangan harus menjadi operator di tambang tembaga PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang dalam negeri mampu mengelola tambang yang saat ini digarap perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Siapa yang menjadi pihak operator di tambang Grasbreg merupakan bagian dari perundingan antara pemerintah dengan Freeport terkait divestasi 51 persen saham.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus), Budi Santoso mengatakan, tenaga kerja Indonesia sudah banyak yang bekerja di tambang Grasberg, Papua. Ini merupakan modal awal sebagai operator di tambang bawah tanah Freeport.

“Kalau 51 persen saham pemerintah tidak menjadi operator, saya kira malah tidak ada benefit-nya menjadi mayoritas,” kata Budi di Jakarta, Minggu (28/01/2018).

Budi menuturkan, pengambil alihan operasi tambang asing sudah terjadi di PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Perusahaan tambang tembaga di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat itu sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Amman tetap mempekerjakan karyawan NNT pascaakusisi tersebut. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi Freeport untuk tetap bertahan sebagai operator di Grasberg.

“Kalau butuh tenaga ahli khusus, bisa mengangkat konsultan. Sampai saat ini pun Freeport masih pakai konsultan yang sudah puluhan tahun,” ujarnya.

Baca Juga :   Kuartal II 2021 BTN Bukukan Laba Sebesar Rp920 miliar

Tambang bawah tanah Freeport memiliki terowongan yang mencapai 700 kilometer (km). Karakteristik tambang tersebut belum pernah ditangani oleh perusahaan tambang mana pun di dunia.

Secara terpisah, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Nasdem, Kurtubi, menuturkan, skema operator di Freeport bisa mencontoh Blok Mahakam, Kalimantan Timur (Kaltim). Ada masa transisi yang disiapkan sebelum kontrak Total EP Indonesie berakhir di akhir 2017. Dengan begitu diharapkan produksi migas tidak terpengaruh dengan adanya peralihan operator dari Total ke PT Pertamina (persero). Dia bilang karyawan Total di Mahakam pun beralih status menjadi Pertamina.

“Karyawan eks Freeport otomatis sebagian besar jadi karyawan BUMN kita. Sama seperti di Mahakam yang bisa menjamin kelangsungan produksi,” jelasnya. (Red)

Photo Credit : Reuters/Darren Whiteside


KBI Telegraf

close