Teleperson – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi Rp 678 triliun di tahun 2017. Thomas Lembong, Kepala BKPM merasa optimis angka tersebut bisa tercapai. Saat ini terdapat 3 besar investor yang menanamkan investasinya di Indonesia, yaitu Singapura, Jepang, Tiongkok. BKPM terus berusaha menarik minat investor asing, walaupun sempat terjadi demonstrasi beberapa waktu lalu, tetapi Indonesia masih menjadi negara yang paling aman, stabil, dan reformis untuk menjadi tujuan investasi negara-negara lain.
“Tahun 2017 ini BKPM menargetkan realisasi investasi Rp 678 triliun. Angka ini naik sebesar 14 persen dibanding realisasi di tahun 2016. Sedangkan di 2018, kami menargetkan Rp 863 triliun. Dari angka di 2016 ke target angka realisasi di 2018 naik sebesar 45 persen, sedangkan dibandingkan target angka realisasi 2017 naik sebesar 25 persen. Biasanya untuk PMA antara 60% hingga 67%, sisanya PMDN,” ungkapnya.
Diakui Lembong, untuk mencapai realiasi di atas tidak mudah, ada beberapa resiko yang dihadapi yaitu tema utama bagi seluruh kalangan investor di dunia untuk 2017 adalah penguatan kurs dollar yang akan mempengaruhi hampir semua negara. Ia menyampaikan kepada Menteri Keuangan saat sidang kabinet 2017 bahwa tekanan terhadap rupiah saat ini berbeda dengan kondisi 2 tahun lalu, di mana di masa itu ada krisis kepercayaan terhadap segilintir negara termasuk Indonesia.
“Saat ini tekanan terhadap kurs dialami oleh semua negara, termasuk Jepang, negara-negara di Eropa, Tiongkok, dan lain-lain. Menguatnya kurs dollar dapat menjadi tantangan sekaligus peluang, tergantung bagaimana menyesuaikan dengan memanfaatkan,” ujarnya.
Ia juga mengutip pendapat dari Menteri Koordinasi Ekonomi, Darmin Nasution, bahwa kondisi di Indonesia dalam waktu tiga tahun berturut-turut ekspor tidak jalan. “Indonesia memiliki 4 komponen ekonomi yaitu konsumsi, investasi, belanja negara dan net ekspor. Pada mesin ekonomi Indonesia mengalami kepincangan karena ekspor tidak jalan. Tetapi jika itu benar, dengan kebijakan Presiden AS, Donald Trump, dollar naik di 2017, menurut saya ekspor akan jalan. Karena dengan perkasanya dollar, barang Indonesia menjadi murah. Prediksi saya di 2017 dan 2018 dengan akselerasi perekonomian di Amerika dengan penguatan kurs dollar maka ekspor jalan,” lanjutnya.
Maka dari itu, menurutnya, strategi investasi harus menyesuaikan dan berorientasi pada sektor-sektor ekspor. Tidak hanya terobsesi pada ekspor barang tapi juga ekspor jasa. Dalam perkiraan BKPM dan Menko, 50 persen dari ekonomi Indonesia dan semua negara di saat mereka berkembang, sektor ekspor jasa ini naik sebagai proporsi ekonomi secara total. Lembong melihat jasa di sektor pariwisata bisa menjadi potensi yang baik.
“Sebagai contoh Amerika 85-90 persen adalah penghasil jasa. Ya memang, Indonesia tidak akan se-ekstrim itu, Indonesia juga memanfaatkan manufaktur dan pertanian yang besar. Contoh jasa pariwisata, bagaimana mulai dari mempromosikan potensi pariwisata, menarik investor untuk menguncurkan modalnya, menarik minat wisatawan asing untuk datang dengan cara meningkatkan pelayanan dan memperbaiki infrastruktur pariwisata, dan lainnya. Pariwisata ini dapat menghasilkan devisa untuk Indonesia. Selain itu meningkatkan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia secara menyeluruh dan merata baik jalan tol, pelabuhan, listrik dll, membuka banyak kawasan industri, dan lainnya,” ujar Lembong.
Terkait strategi ekspor, bila Indonesia belum banyak ekspor secara langsung ke AS maka Indonesia perlu mengatur strategi salah satunya yaitu intermediate export. Saat ini yang paling banyak melakukan ekspor ke AS adalah Korea, Jepang, Taiwan dan Tiongkok.
“Jika memang tidak bisa melakukan ekspor secara langsung ke AS, maka bisa melakukan ekspor tidak langsung, seperti ekspor ke negara Korea, Jepang, Taiwan, dan Tiongkok dalam hal komponen otomotif. Lalu 4 negara tersebut akan mengolahnya menjadi barang jadi atau diintegrasikan, baru akan diekspor ke AS atau negara lain. Ini disebut intermediate export. Tidak boleh melupakan juga bahwa Indonesia kaya akan SDA, Indonesia harus meningkatkan ekspor bahan alam seperti teh, kopi, pala, kelapa, kakao, dan lain-lain,” pungkasnya.
Berikutnya adalaha BKPM akan membantu meningkatkan pelayanan perizinan investasi yang masih perlu diperbaiki. “Beberapa waktu lalu, saya mengunjungi Manado, Bali, dan Kupang. Di sana saya melihat masih perlu banyak perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk itu kami akan membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan tersebut sehingga dapat menarik investasi. Karena hal ini terkait BKPMD dan PTSP daerah yang di bawahi oleh Kementerian Dalam Negeri, maka BKPM akan menyusun bersama Mendagri. Ada dua hal yaitu perbaikan proses dan pelayanan,” jelasnya.
Lembong juga menyinggung mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurut BKPM, ketika investor mempertaruhkan triliunan rupiah modal investasi ke Indonesia, menjadi hal wajar jika mereka mengirim orang mereka untuk menjaga investasi tersebut. “TKA hanya di awal proyek untuk pemasangan alat-alat atau mesin, lalu mereka akan melatih TK lokal untuk mengoperasikannya. Ini juga harus memperhatikan standar keamanan pekerja, higienis, dan kualitas hidup TK lokal,” ungkapnya.
Walaupun Indonesia sempat mendapat downgrade dari JP Morgan, tetapi tidak mempengaruhi ekonomi nasional, karena secara jangka panjang prospeknya cukup baik. Dalam hal ini, Lembong memiliki istilah yakni wow factor yang harus tetap dijaga. Dan di atas semuanya, transparansi dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi hal utama.
“Indonesia mendapat downgrade dari JP Morgan, tapi ini tidak mempengaruhi ekonomi nasional. Downgrade itu hanya dalam jangka pendek, namun secara structural atau jangka panjang, prospek dinilai cukup baik. Indonesia tetap harus atraktif sebagai destinasi investasi. Istilah yang saya pakai adalah ‘wow factor’ harus dijaga. Yang utama adalah kesejahteraan masyarakat, ini bisa diwujudkan salah satunya melalui investasi. Strategi ekonomi harus transparan dan menjadi bagian dari diskusi pubik,” ujar Lembong. (Red)
Photo credit : Nawacita
