Sebagai kesimpulan dari rapat dengar pendapat kali ini, para anggota dewan pun sepakat mendorong BNPT untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain terkait fungsi kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi sesuai Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar lebih optimal lagi ke depannya.
Sementara itu, dalam menghadapi fenomena terorisme baru, yaitu penyebaran paham radikal negatif yang berpotensi dapat terjadi di lapas oleh para napiter, BNPT akan menindaklanjuti untuk melakukan kerja sama yang lebih konkret dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
Kaitannya dengan perekrutan kelompok maupun organisasi teroris yang marak ditemukan menggunakan media sosial, BNPT akan melakukan langkah-langkah antisipatif yang lebih intensif bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menelusuri dan mengungkap aksi teror yang beredar di dunia maya.
Saat bertemu dengan rekan media, Kepala BNPT juga menyampaikan bahwa alih-alih memusatkan pemberitaan mengenai angka paparan radikalisme yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, para jurnalis justru diimbau untuk ikut serta menyebarkan pesan positif kepada masyarakat luas, khususnya anak muda, tentang bahaya radikalisme negatif dan terorisme karena secara psikologis rentan terpapar paham radikalisme negatif.
“Jangan underestimate, ini masalah mindset. Yang kita bisa lakukan adalah mereduksi sehingga memiliki prinsip kebangsaan, ini yang harus kita jaga. Kita harus ikut berikan pencerahan, hati-hati dan waspada, sekali lagi jangan underestimate. Kita bisa mengingatkan masyarakat, khususnya anak muda yang menjadi target brainwashing karena masih labil,” pungkasnya. (Red)
Photo Credit : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Rapat tersebut membahas mengenai sejumlah program prioritas dan target kinerja BNPT serta membahas isu-isu faktual terkait paham radikalisme. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
