Connect with us

Technology

TECNO Akan Luncurkan CAMON 19 Pro Untuk Pecinta Fotografi di Malam Hari

Published

on

️Play Radio 🎶


Telegraf – Memfasilitasi para pencita foto di malam hari Tekno segera hadirkan TECNO CAMON 19 Pro sebuah ponsel pintar dengan harga terjangkau namun dengan kualitas kamera setara dengan ponsel pintar flagship yang kini beredar dipasaran.

Mengangkat konsep #YouLookSoGoodTonight dimana TECNO CAMON 19 Pro ditujukan bagi anak muda yang gemar mengabadikan momen terbaik mereka dengan ponsel pintar di kondisi minim cahaya dan tetap stylish.

Ber swafoto bersama teman dengan latar perkotaan, kegiatan berkaroke, klub malam, konser music, tempat kebugaran, liburan dan pemandangan lainnyasaat ini tidak bisa di tinggalkan pada generasi Gen Z serta Gen Millenial. Dimana banyak kegiatan tersebut dilakukan saat malam hari ataupun dimana kondisi sekitar mereka minim cahaya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut TECNO CAMON 19 Pro akan meluncur pada 14 Desember 2022. Mengusung konsep #YouLookSoGoodTonight dimana TECNO CAMON 19 Pro ditujukan bagi anak muda yang gemar mengabadikan momen terbaik mereka dengan ponsel pintar di kondisi minim cahaya dan tetap stylish.

Seiring dengan rencana peluncuran tersebut, TECNO akan berkolaborasi dengan retailer terbesar di Indonesia yaitu Erajaya Digital. Hal ini menjadi bukti nyata keseriusan TECNO dalam memastikan produk terbaik dari TECNO dapat dinikmati oleh konsumen di seluruh Indonesia.

Atti K.

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

FEATURED

Samsung Hadirkan Smart Phone Yang Tahan Batrai Dua Hari

Published

on

By

Photo Credit : Hasil foto dengan Samsung A14 5G/Doc/Samsung

️Play Radio 🎶


Telegraf – Berdasarkan riset Data.ai, Indonesia menempati peringkat pertama pemakian s. Yaitu dengan pemakian waktu rata rata mart phone 5,7 jam dalam sehari.

Melihat hal tersebut Samsung hadirkan Galaxy A14 5G hadir smartphone yang terjangkau dan memiliki baterai bisa tahan hingga 2 hari.

Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia mengaku Galaxy A14 5G memiliki baterai jumbo 5.000mAh bisa tahan lama serta memliki Triple Camera 50MP yang hasilnya jernih dan sosmed ready dan Octa-Core yang mulus.

“Baterai jumbo 5.000mAh bisa tahan lama dukung kamu kejar target push rank di tahun ini. Apalagi, performa prosesor Octa-Core Dimensity 700 dan memori besar bisa bikin aktivitas apa pun jadi terasa lebih smooth. Galaxy A14 5G jadi semakin value for money berkat berbagai bonus langsung yang kami hadirkan selama periode promo, jadi menjalani resolusi baru dengan hape 5G Samsung paling terjangkau,” ujar Ilham.

Ilham juga mengatakan Galaxy A14 5G sudah dilengkapi RAM 6GB dan RAM Plus hingga 6GB yang bikin kamu bisa akses berbagai aplikasi dan pindah-pindah apps dengan lancar, jadi kamu bisa multitasking dengan maksimal kapan pun dibutuhkan. Hal ini didukung dengan prosesor Octa-Core Dimensity 700 yang mendukung 5G terdepan, jadi kamu bisa buka aplikasi penunjang produktivitas dengan optimal. Storage 128GB dan memori eksternal hingga 1TB pun bikin ruang penyimpanan tidak cepat habis walau kamu simpan berbagai aplikasi produktivitas, foto motivasi, atau video pembelajaran yang kamu butuhkan untuk jadi lebih produktif dan menambah skill.

Triple Camera 50MP di Galaxy A14 5G, kamu bisa menambahkan watermark secara otomatis di tiap foto yang kamu ambil. Watermark akan menampilkan tanggal dan waktu saat foto diambil serta informasi yang bisa kamu custom.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

Penuhi Janji, Ponsel Pintar Tecno Camon 19 Pro Dibekali Kamera ‘Low Light’

Published

on

By

photo Credit : Ponsel Pintar Tecno Camon 19 Pro Dibekali Kamera 'Low Light'/Doc/Telegraf

️Play Radio 🎶


Telegraf – Akhirnya setelah ditunggu lama, Tecno Mobile Indonesia resmi rilis varian ponsel pintar terbaru, Tecno Camon 19 Pro.

Sesuai janji, ponsel ini dibekali ragam fitur kamera menarik yang memang ditujukan bagi anak muda penggemar fotografi. Salahsatunya fitur ‘low light” dengan kamera utama 64 MP RGBW dan dukungan OIS (Optical Image Stabilization) dan EIS.

Desain unik juga jadi daya tarik sendiri, Tecno Camon 19 Pro versi Mondrian Edition tampil dengan cover belakang warna-warni. Sementara versi original tersedia dalam dua opsi warna, yaitu Polar Blue dan Eco Black. Kedua model perangkat memiliki spesifikasi yang sama.

“Varian Mondrian ini kita ambil dari nama seorang pelukis Piet Mondrian. Karena Piet Mondrian ini kebanyakan mengusung desain kotak-kotak. Mondrian Edition ini kita kerjasama dengan Erafone,” kata Jefry Fernando, Digital Marketing Manager Tecno disela peluncuran Tecno Camon 19 Pro di Arosa Hotel Jakarta & Erafone Bintaro Exchange, Tangerang Selatan.

Fitur Tecno Camon 19 Pro dilengkapi 3 kamera belakang dengan komposisi sensor utama 64 MP, lensa telephoto 50 MP, dan lensa portrait 2 MP. Sementara kamera selfienya berkekuatan 32 MP.

“Melalui 64MP RGBW + (G+P) ini menghadirkan teknologi seperti pandangan mata sungguhan. Jadi hasilnya lebih tajam dan saturasi warna lebih pas. Lensa portraitnya membuat hasil foto bokeh lebih natural,” sambung Jefry.

Layar Tecno Camon 19 Pro menggunakan panel IPS LCD 6,8 inci dengan resolusi Full HD+ dengan aspek rasio 20.5:9 dan refresh rate mencapai 120Hz.

Beralih ke sektor dapur pacu, spesifikasi Tecno Camon 19 Pro diperkuat chipset MediaTek Helio G96 dengan prosesor Octa-core. Sangat disesalkan hanya ada satu varian storage yaitu RAM 13 GB (8+5GB) dengan ROM 128GB.

Dengan kemampuan tersebut, harga Tecno Camon 19 Pro versi original dibanderol Rp 3.599.000. Sementara versi Mondrian dijual seharga 3.799.000. Sedangkan untuk harga Tecno Camon 19 Pro Mondrian Spesial Edition dijual senilai Rp 4.099.000.

“Semangat komitmen kami selalu mampu memberikan teknologi terbaik kepada seluruh konsumen kami, TECNO kini menghadirkan desain dan fitur yang biasa dimiliki oleh smartphone kelas flagship. Tak hanya itu, kami juga berkolaborasi dengan Erajaya Digital, perusahaan terbesar pengecer di Indonesia, di mana TECNO CAMON 19 Pro Mondrian hanya dijual secara eksklusif di Erafone,” ujar Agus Supangat, Head of Sales TECNO Indonesia. (Wee)

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

Janji Bjorka Untuk Membocorkan Data Aplikasi Mypertamina, Kini Dibuktikan

Published

on

Narasumber : Dr. Pratama Persadha (Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC)
Narasumber : Dr. Pratama Persadha (Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC) / Ist

️Play Radio 🎶


Telegraf – Kehadiran kembali Bjorka setelah menghilang beberapa waktu, kali ini masyarakat disuguhkan lagi kasus kebocoran data MyPertamina. Setelah sebelumnya kebocoran data di PLN, Indihome, data registrasi sim card, dan 105 juta data pemilih, hingga data rahasia dan surat untuk presiden yang bocor dan diipload oleh Bjorka.

Dalam keterangannya pada Kamis (10/11), pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa kebocoran tersebut diunggah pada hari yang sama pukul 10.31 WIB oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas ‘Bjorka’ yang memang sudah berjanji sebelumnya untuk membocorkannya ke publik. Bjorka membocorkan 44 juta data pengguna dan data transaksi aplikasi MyPertamina yaitu perusahaan milik platmerah dengan memberikan sampel data.

“Data yang diunggah yaitu Nama, Email, NIK (Nomor KTP), NPWP (Nomor Pajak), Nomor Telepon, Alamat, DOB, Jenis Kelamin, Penghasilan (Harian, Bulanan, Tahunan), data pembelian BBM dan masih banyak data lainnya. Data yang berjumlah 44 juta ini dijual dengan  harga US$ 25.000 atau sekitar 400 juta rupiah menggunakan menggunakan mata uang Bitcoin”, terang chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center

Pratama mengemukakan, data yang diklaim oleh Bjorka berjumlah 44,237,264 baris dengan total ukuran mencapai 30GB bila dalam keadaan tidak dikompres. Data sampelnya dibagi menjadi 2 file yaitu data transaksi dan data akun pengguna. Ketika sampel datanya dicek secara acak dengan aplikasi ”GetContact”, maka nomor tersebut benar menunjukan nama dari pemilik nomor tersebut. Selain itu dicek NIK lewat aplikasi Dataku juga cocok. Berarti sampel data yang diberikan oleh Bjorka merupakan data yang valid.

“Sampai saat ini sumber datanya masih belum jelas, Namun soal asli atau tidaknya data ini yaa hanya Pertamina sendiri yang bisa menjawabnya, karena aplikasi ini dibuat oleh Pertamina yang juga memiliki dan menyimpan data ini. Jalan terbaik harus dilakukan audit dan investigasi digital forensic untuk memastikan kebocoran data ini dari mana”, jelas pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.

Perlu dicek dahulu sistem informasi dari aplikasi MyPertamina yang datanya dibocorkan oleh Bjorka. Apabila ditemukan lubang keamanan, berarti kemungkinan besar memang terjadi peretasan dan pencurian data. Namun dengan pengecekan yang menyeluruh dan digital forensic, bila benar-benar tidak ditemukan celah keamanan dan jejak digital peretasan, ada kemungkinan kebocoran data ini terjadi karena insider atau data ini bocor oleh orang dalam.

“Bila benar ini data MyPertamina, maka berlaku pada Pasal 46 UU PDP ayat 1 dan 2, yang isinya bahwa dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi maka pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 3 x 24 jam. Pemberitahuan itu disampaikan kepada subyek data pribadi dan Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP). Pemberitahuan minimal harus memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya oleh pengendali data pribadi”, terangnya.

Ditambahkan Pratama saat ini yang terpenting adalah segera membentuk lembaga pengawas PDP atau apapun namanya, Komisi PDP misalnya. Ini sudah diamanatkan UU PDP agar presiden membentuk Komisi PDP segera setelah UU berlaku. Komisi PDP ini nanti yang tidak hanya mengawasi namun juga melakukan penegakan aturan serta menciptkan standar keamanan tertentu dalam proses pengolahan pemrosesan data. Dalam kasus kebocoran data seperti MyPertamina ini, bila ada masyarakat yang dirugikan bisa nantinya melakukan gugatan lewat Komisi PDP.

Tindakan Bjorka ini melanggar Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi sebagai berikut:

  1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pemilik data dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar;
  2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar;
  3. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

 

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

Jika Dipaksakan, Analog Switch Off Justru Jadi TV Switch Off

Published

on

By

Photo Credit : ilustrasi Menonton TV/Doc/Shutterstock

️Play Radio 🎶


Telegraf – Gede Aditya Pratama mengatakan pasca Putusan MA Pasal 81 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang dibatalkan MA berbunyi “LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing”.

“Itu artinya bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing tidak dapat dilakukan dan apabila dilakukan adalah perbuatan melawan hukum. Hanya lembaga penyiaran Penyelenggara Multipleksing yang bisa bersiaran, sedangkan lembaga penyiaran yang bukan Penyelenggara Multipleksing sudah tidak dapat bersiaran karena tidak dimungkinkan lagi bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing,” kata Gede Aditya ( kuasa hukum pemohon uji materiil PP No. 46 Tahun 2021) saat ditemui di Jakarta, (2/11).

Sebaliknya, TV-TV Penyelenggara Multipleksing tidak bisa lagi menyewakan slot multipleksing.
“Jangan sampai pemberlakuan Analog Switch Off, justru menjadi TV Switch Off karena banyak TV tidak bisa siaran,” ujar Gede Aditya.

Namun Pemerintah melalui jumpa pers yang disampaikan Menkopolhukam dan Menkominfo pada 24 Oktober 2022 menyampaikan bahwa ASO akan tetap dilaksanakan 2 November 2022 di 222 kabupaten/kota, termasuk di dalamnya wilayah Jabodetabek yang terdiri dari 9 kabupaten/kota. Bahkan Kemkominfo menyelenggarakan Hitung Mundur ASO Rabu (2/11) malam nanti.

Menanggapi pemberlakuan ASO tersebut, Gede Aditya mengingatkan Kemkominfo untuk memperhatikan dan mematuhi Putusan MA, bukan justru memaksakan migrasi ke siaran TV digital padahal sewa slot multipleksing sudah tidak dapat lagi dilakukan karena dasar hukumnya sudah dibatalkan oleh MA.

“Justru kalau Kemkominfo menyuruh TV-TV bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing, berarti Kemkominfo menyuruh bersiaran dengan cara melawan hukum karena jelas-jelas MA sudah membatalkan aturan mengenai bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing,” turur Gede Aditya.

Di kesempatan yang sama Direktur Lombok TV Yogi Hadi Ismanto juga menyoroti adanya TV yang menyelenggarakan program siaran yang perlu dipertanyakan perizinannya.

“Padahal setahu saya ada Surat Edaran Menkominfo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penundaan Proses Perizinan bagi Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial. Bahkan ironisnya, ada di antara TV tersebut yang ditetapkan Kemkominfo sebagai Penyelenggara Multipleksing. Surat Edaran Menkominfo tersebut masih berlaku, belum dicabut. Sehingga semestinya seluruh pemilik IPP Prinsip Penyelenggara Siaran Digital tidak boleh bersiaran” kata Yogi.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar menegaskan kesiapan ASO semestinya memperhatikan kesiapan masyarakat. Mengutip survei Nielsen di 11 kota per 27 September 2022, Gilang mengatakan bahwa hanya 39 persen warga siap ASO, sehingga banyak warga akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan informasi. Bahkan di Jakarta, cuma 22 persen penduduk yang memiliki pesawat televisi yang bisa menangkap siaran digital.

“Jadi kesiapan ASO mesti dilihat dari kepemilikan pesawat TV yang bisa menerima siaran digital. Bukan pada sikap atau pernyataan siap yang masih bersifat ‘akan’,” kata Gilang Iskandar.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Technology

ASO Jalan Terus, Pemerintah Dinilai Abaikan Putusan MA

Published

on

By

TV kini tidak dapat lagi bersiaran digital dengan sewa Slot Multipleksing. ANTARA/Raisan Al Farisi
TV kini tidak dapat lagi bersiaran digital dengan sewa Slot Multipleksing. ANTARA/Raisan Al Farisi

️Play Radio 🎶


Telegraf – Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 40 P/HUM/2022 yang ditunggu-tunggu masyarakat penyiaran akhirnya sudah dapat diakses publik melalui situs MA sejak 21 Oktober 2022 yang lalu, di mana pada intinya MA membatalkan keberlakuan Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran sebagaimana diubah oleh Pasal 72 angka 3 UU Cipta Kerja.

Pasal 81 ayat (1) PP 46/2021 yang telah dibatalkan oleh MA tersebut, berbunyi “LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing.”

Adapun pertimbangan hukum MA dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah Agung bahwa yang menjadi titik tekan dalam permohonan hak uji materiil a quo adalah mengenai pengaturan kewajiban baru bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan/menyediakan layanan program siaran berupa kewajiban untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021. Kewajiban ini sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Penyiaran juncto Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua peraturan tersebut sama sekali tidak mewajibkan LPS untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing untuk dapat menyelenggarakan layananan program siaran.

Menimbang bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang penyiaran sebagaimana diubah oleh ketentuan Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja:”

“Dampak dari putusan MA ini adalah Lembaga Penyiaran sudah tidak dapat lagi bersiaran dengan cara menyewa slot multipleksing, dan sebaliknya penyelenggara multipleksing tidak dapat lagi menyewakan slot multipleksing,” kata Gede Aditya Pratama, kuasa hukum dari Lombok TV yang merupakan Pemohon Uji Materiil PP 46/2021, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, (26/10/2022).

Kiri ke kanan: Suryadi Utomo (Senior Partner GAP Law Firm), Gede Aditya Pratama, (Managing Partner GAP Law Firm), Yogi Hadi Ismanto (Direktur Lombok TV).

Itu berarti TV analog lainnya bisa bersiaran berdasarkan Pasal 20 UU Penyiaran yang mengatur bahwa 1 saluran siaran hanya dapat digunakan untuk 1 siaran di 1 wilayah siaran. Namun hal ini bisa menimbulkan dualisme dan ketidakpastian hukum. Sedangkan LPS Digital dapat dikategorikan melakukan penyiaran ilegal apabila tetap melakukan siaran dengan menyewa slot multipleksing.

Namun demikian, pada Senin, 24 Oktober 2022, Pemerintah RI melalui Menkopolhukam dan Menkominfo mengumumkan bahwa Analog Switch Off (ASO) tetap akan dilaksanakan pada 2 November 2022, di mana dalam pengumuman tersebut Pemerintah terkesan mengabaikan eksistensi Putusan MA Nomor 40 P/HUM/2022.

“Pemerintah nampaknya abai dengan Putusan MA tersebut, padahal dampaknya sangat serius. Lembaga Penyiaran eksisting yang bukan Penyelenggara Multipleksing tidak lagi dapat bersiaran pasca ASO tanggal 2 November 2022. Sementara, bagi Penyelenggara Multipleksing terbatas hanya bisa bersiaran di wilayah layanannya sendiri saja di mana ia ditetapkan sebagai Penyelenggara Multipleksing dengan menggunakan slot multipleksingnya sendiri,” ungkap Gede Aditya.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk wilayah layanan Jabodetabek, Penyelenggara Multipleksingnya hanya terdiri dari BSTV, Trans TV, Metro TV, SCTV, tvOne, RCTI dan RTV. Dengan demikian, pasca 2 November 2022, hanya ke-7 TV tersebutlah yang dapat bersiaran di wilayah layanan Jabodetabek menggunakan slot multipleksingnya sendiri. Sementara, TV-TV lainnya harus berhenti siaran. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha.

Gede Aditya meminta Pemerintah Republik Indonesia terkhusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk mematuhi dan tidak mengabaikan putusan MA ini dan juga menghimbau untuk menghentikan atau setidaknya menunda proses ASO di seluruh Indonesia sampai dengan dilakukannya revisi UU Penyiaran atau UU Cipta Kerja. Hal ini penting karena sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Putusan MA, bahwa UU Penyiaran atau UU Cipta Kerja saat ini sama sekali tidak mengatur tentang kewajiban/dasar bagi LPS untuk menyewa Slot Multipleksing kepada LPS Multipleksing untuk menyelenggarakan layanan program siaran.

“Agar proses ASO dapat berjalan mulus, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah terlebih dahulu melakukan revisi terhadap UU Penyiaran atau UU Cipta Kerja dan mengatur masalah multipleksing ini dalam bentuk undang-undang yang dibahas bersama dengan DPR dan tidak hanya dibuat sepihak oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya yang lebih rendah tingkatannya,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Lombok TV, Yogi Hadi Ismanto menyatakan sudah seharusnya Pemerintah mematuhi Putusan MA tersebut dan berharap ke depannya ada perlindungan bagi kelangsungan industri penyiaran termasuk kelangsungan usaha televisi lokal.

“Aturan penyelenggaraan multipleksing ke depannya diharapkan memperhatikan dan tidak diskriminatif terhadap televisi lokal yang saat ini sudah dapat dipastikan tidak dapat lagi bersiaran pasca ASO karena bukan merupakan penyelenggara multipleksing dan sudah tidak dapat menyediakan layanan program siaran dengan cara menyewa slot multipleksing,” kata Yogi.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close