Indonesia berdiri dan dibentuk sejak awal bukan sebagai negara demokrasi liberal, juga bukan negara sosialis, tetapi sebagai negara demokrasi Pancasila.
Bangsa ini pernah mencapai sebuah kejayaan dengan peradaban yang sangat mencengangkan. Banyak arkeolog dunia menyatakan bahwa masih banyak yang belum terkuak atas peninggalan budaya dan peradaban bangsa ini yang masih terpendam, di antaranya adalah pada masa kejayaan bangsa ini pada medio sebelum Masehi, yang masih terpendam di tanah Nusantara ini. Fakta ini menegaskan bahwa kebesaran bangsa Indonesia bukanlah mitos, melainkan realitas sejarah yang belum sepenuhnya terungkap.
Dalam khazanah budaya dan sejarah yang telah terungkap berdasarkan manuskrip sejarah, pada masa Kerajaan Medang Kamulyan (Mataram Hindu) pada abad ke-7 Masehi hingga ke-9 Masehi, bangsa ini telah mampu menyatukan Nusantara dalam satu peradaban Asia Tenggara, di mana telah berdiri kokoh Candi Borobudur dan Prambanan yang merupakan ikon budaya bangsa ini. Hingga Singosari melalui Pamalayunya, serta pada masa Majapahit mencapai kejayaan pada abad ke-12, dengan sumpah Amukti Palapa-nya Mahapatih Gajah Mada. Rangkaian sejarah ini menjadi bukti konkret bahwa persatuan Nusantara bukanlah konsep baru, melainkan telah teruji oleh zaman.
Pada awal pemerintahan Orde Baru hingga bertahan 32 tahun, harus jujur dikatakan mencapai zaman keemasan, di mana Indonesia sebagai negara Macan Asia dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, stabilitas politik yang stabil, serta mampu berswasembada pangan, dan menjadi tuan di negeri sendiri dalam bidang seni budaya, musik, serta papan sandang. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas dan arah kepemimpinan yang kuat mampu menghasilkan capaian nasional yang signifikan.
Namun, pada generasi zaman Reformasi, para aktivis yang menyebut pembela hak asasi manusia selalu melontarkan ketakutan datangnya kembali “hantu Orde Baru”. Padahal, mereka tidak paham dan belum mengalami zaman itu. Hal ini adalah bentuk framing, penggiringan opini demi harga jual dan kepentingan sesaat, yang wajar apabila sementara pihak berprasangka: sebenarnya tujuannya untuk kepentingan siapa? Asing atau rakyat? Pertanyaan ini menjadi penting sebagai refleksi kritis terhadap arah gerakan opini publik saat ini.
Perlu di sini dijelaskan, pada semasa Presiden Soeharto berkuasa, falsafah kepemimpinan Jawa cenderung dijadikan inspirasi untuk memaknai kemerdekaan dengan membangun perekonomian dan stabilitas politik nasional. Presiden Soeharto saat itu menerapkan dan berpedoman pada falsafah Tri Darma yang diambil dari Pangeran Samber Nyawa, Raden Mas Said (Mangkunegara I), di mana dalam falsafahnya beliau mengajarkan harus senantiasa merasa turut memiliki dan melindungi negara. Falsafah Tri Darma diterapkan oleh pemimpin Orde Baru saat itu dalam upaya menjaga stabilitas politik hingga terciptanya perdamaian. Falsafah tersebut sejalan dengan falsafah dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yakni Hamengku, Hamangku, dan Hamemgkoni, yang menjadi dasar etika kepemimpinan berbasis moral dan tanggung jawab.
Hamengku: artinya seorang pemimpin senantiasa harus melindungi seluruh rakyat secara adil tanpa membedakan golongan, ras, agama, dan strata sosial. Prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan substantif dalam kepemimpinan.
Hamangku: artinya pemimpin senantiasa memberikan darma bakti kepada seluruh rakyat, di mana lebih banyak memberi daripada menerima. Ini adalah esensi pengabdian tanpa pamrih.
Hamengkoni: artinya seorang pemimpin harus bisa memberikan teladan bagi seluruh rakyat dan harus berani memikul tanggung jawab beserta segala risiko. Inilah ukuran integritas seorang pemimpin sejati.
Dalam buku Butir-Butir Budaya Jawa yang ditulis oleh almarhum Presiden Soeharto, diulas bagaimana sejatinya hidup dan kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, baik secara pribadi sebagai warga negara maupun dalam kaitan tanggung jawabnya sebagai masyarakat. Untuk mencapai kesempurnaan hidup (hangayuh kasampurnaning urip), ngudi sejatining becik (apa yang kita tanam, maka kita akan ngunduh tuwai sesuai amal kebaikan kita), serta budaya gotong royong yang merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila.
Bahwa kita harus memberikan bantuan, sokongan, dan cinta kasih kepada sesama yang membutuhkan sebagai bagian dari hidup. Tugas kita sebagai hamba Tuhan pada alam semesta adalah membuat kebajikan (memayu hayuning bawana), yang bisa kita pelajari dari makna yang terkandung dalam huruf hanacaraka, yang pada setiap huruf dan katanya mempunyai makna falsafah spiritualistis: dari mana kita berasal, setelah lahir di dunia untuk apa, dan setelah mati kita ke mana. Nilai-nilai ini sejatinya menjadi fondasi moral bangsa yang tidak lekang oleh zaman.
Namun, sayang, seiring perkembangan waktu dan zaman, ajaran-ajaran kepemimpinan dalam falsafah leluhur Jawa tersebut dilupakan. Generasi muda lebih tertarik pada falsafah kepemimpinan demokrasi ala Barat, yang sebenarnya bukan budaya dan tata cara dari demokrasi kita sebagai bangsa Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang perlu disikapi secara serius.
Indonesia berdiri dan dibentuk sejak awal bukan sebagai negara demokrasi liberal, juga bukan negara sosialis, tetapi sebagai negara demokrasi Pancasila. Dengan konsep mengadopsi pemerintahan desa adat dalam lingkup nasional (negara), hal ini yang para generasi muda, para aktivis, dan pegiat demokrasi harus tahu dan pahami. Maka, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen, terdapat koneksitas dengan sila keempat Pancasila, yang merupakan dwi tunggal, ibarat suami istri atau lingga dan yoni dalam tiang soko guru bangunan ketatanegaraan. Ini menjadi penegasan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki akar filosofis yang khas dan tidak dapat disamakan dengan sistem asing.
Dalam memasuki era globalisasi, menuju dan menyongsong Indonesia ke depan yang oleh Presiden terpilih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kerap dikatakan “menyongsong Indonesia Emas”, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Untuk mencapai harapan tersebut, diperlukan kerja keras dan partisipasi seluruh elemen bangsa: pejabat, dunia usaha swasta, para pendidik, dosen, tokoh agama, budayawan, generasi muda, serta TNI dan Polri sebagai penyangga pertahanan dan keamanan. Semua harus bahu-membahu menuju cita-cita Indonesia Emas, sejahtera, adil, makmur, gemah ripah loh jinawi untuk seluruh rakyat. Ini bukan sekadar slogan, melainkan agenda besar yang membutuhkan konsistensi nasional.
Membicarakan perjalanan dan sejarah sebuah bangsa tidak bisa dilepaskan dari sifat dan karakter para pemimpinnya dalam memimpin bangsa tersebut, termasuk Indonesia. Kepemimpinan menjadi faktor penentu arah dan keberhasilan sebuah bangsa.
Pada masa lalu, saat di Jawa dan Nusantara berdiri kerajaan-kerajaan besar, falsafah yang diterapkan para pemimpin adalah “Adil Paramarta”, baik dalam hukum negara, agama, maupun sosial politik. Di antaranya: Ratu Shima, Raja Samaratungga, Rakai Pikatan, Mpu Sindok, Raden Wijaya, dan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Para raja tersebut menerapkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu, yang menjadi teladan kepemimpinan hingga saat ini.
Di samping itu, mereka juga menerapkan falsafah Memayu Hayuning Bawana, yaitu menjaga kelestarian dunia (jagad raya), yang terdiri dari jagad cilik (mikrokosmos) dan jagad gede (makrokosmos). Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada manusia, tetapi juga pada keseimbangan alam semesta.
Yang ketiga, falsafah Manunggaling Kawula Gusti, yaitu hubungan harmonis antara rakyat dan pemimpin. Pemimpin yang menerapkan falsafah ini dianggap sebagai pemimpin yang merakyat. Ini menjadi cerminan ideal hubungan kekuasaan yang tidak berjarak dengan rakyatnya.
Falsafah kepemimpinan Jawa senantiasa berlandaskan budaya dan spiritualitas Jawa. Inilah yang membedakannya dengan falsafah kepemimpinan dari daerah lain maupun negara lain, sekaligus menjadi kekayaan intelektual bangsa yang tidak ternilai.
Adapun pemimpin berjiwa Jawi harus memiliki sikap:
1. Adil ambeg paramarta
2. Berbudi bawa laksana
3. Wicaksana
4. Eling lan waspada
5. Pandhita ratu
Pada era pra dan pascakemerdekaan, ajaran kepemimpinan juga diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui prinsip: Ing ngarso sung tulodo, tut wuri handayani, yang hingga kini tetap relevan sebagai pedoman moral kepemimpinan nasional.
Apabila pemimpin ke depan memiliki sifat, watak, dan karakter sesuai falsafah kepemimpinan tersebut, maka untuk mencapai Indonesia Emas akan semakin ringan dengan dukungan seluruh rakyat. Sinergi antara nilai luhur dan kepemimpinan yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan bangsa ini.
Semoga menjadi harapan bersama seluruh rakyat Indonesia.
Oleh: Agus Widjajanto, penulis adalah praktisi hukum, pemerhati sosial politik, budaya, dan sejarah, tinggal di Jakarta
