Telegraf, Jakarta – Saksi ahli ketiga dalam sidang ke-15 kasus dugaan penistaan agama yang membuat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) duduk di kursi pesakitan pengadilan, menyebutkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam pidato calon gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Berangkat dari pemahaman mengenai arti permusuhan dan kebencian apabila tidak terwujud saya meyakini tidak ada unsur kesengajaan,” papar C Djisman Samosir, ahli hukum pidana, di ruang persidangan, Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (21/03/2017).
Jelaskan terkait nilai kesengajaan ini, dianggap penting oleh Samosir karena ini merupakan sebuah kesatuan yang saling memiliki keterkaitan dalam hukum pidana.
“Kesengajaaannya tidak bisa terlepas dari sikap batinnya karena itu satu kesatuan dalam hukum pidana,” ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tersebut.
Tidak hanya membahas terkait unsur kesengajaan, saksi terakhir dalam sidang minggu ke-15 itu juga menyebutkan bahwa pihak pegak hukun haruslah melihat keseluruhan pidato, hal ini berdasarkan pola fikir para pekerja hukum.
“Pola berfikir pekerjaan kepolisian jaksa berngkat dari bahan yang subyektif ke obyektif, klp hakim berangkat dari obyektif ke subyektif, maka keseluruhan materi yang ditayangkan supaya hakim bisa menilai,” tandasnya.
Ahli Benarkan Pernyataan Gus Dur Tentang Al-Maidah Tak Atur Larangan Memilih Non Muslim
Ahli Ushul Fiqih IAIN Raden Intan Lampung Ahmad Ishomuddin membenarkan soal pernyataan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyebutkan bahwa Surat Al Maidah ayat 51 tidak mengatur larangan memilih pemimpin non-muslim.
“Benar, pada masa Rasulullah SAW ayat itu sesungguhnya untuk melindungi umat Islam dan ajaran Islam dari orang-orang yang membencinya yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani yang saling bekerja sama dan bersatu untuk memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi, itu urusan agama bukan pemilihan umum,” kata Ahmad saat memberikan keterangan dalam sidang ke-15 Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, (21/03/201).
Hal tersebut sempat diungkapkan oleh Gus Dur saat mengikuti kampanye untuk mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Eko Cahyono saat Pilkada Bangka Belitung 2007.
“Apakah non-muslim bisa menjadi Gubernur di Indonesia?,” tanya Humphrey Djemat anggota tim kuasa hukum Ahok.
“Iya asal menang,” jawab Ahmad.
“Termasuk di Jakarta?,” tanya Humphrey kembali.
“Iya asal menang,” jawab Ahmad lagi.
Ia pun menyatakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan untuk menduduki jabatan pemerintahan tanpa pengecualian.
“Sehingga mempunyai makna bahwa baik muslim maupun non-muslim sama-sama memiliki hak politik, salah satunya memiki hak untuk menjadi pemimpin di negara sendiri,” tuturnya.
Dalam persidangan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sempat mempertanyakan terkait pekerjaan ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Saya hadir di tempat ini bukan mewakili PBNU bukan mewakili MUI juga karena saya juga salah satu Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI dan juga bukan mewakili instansi tempat saya bekerja, saya hadir sebagai pribadi,” ucap Ahmad.
Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.
Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.
Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (Red)
