Telegraf – Wacana reshuffle kabinet semakin menguat. Informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan jajaran menteri barunya pada Rabu (21/04/2021) mendatang.
Wacana reshuffle menguat pasca rencana peleburan Kementerian Riset-Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta dibentuknya Kementerian Investasi. Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian ini telah mendapat persetujuan DPR melalui Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, (09/04/2021).
“Kendati demikian, langkah presiden tersebut telah mendorong wacana reshuffle tak terhindarkan, bahkan cenderung liar. Namun, hal ini tentu wajar dalam dinamika politik kontemporer. Langkah penggabungan dan pembentukan kementerian baru membuka celah pelbagai kekuatan politik dengan mengkapitalisasi momentum untuk mendorong reshuffle kabinet,” kata Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) pada Telegraf, Selasa (20/04/2021).
Dalam kaitan ini, mungkin saja presiden memang sudah memiliki agenda untuk melakukan reshuffle terbatas, tidak terbatas pada kementerian baru. Boleh jadi ada pergeseran posisi menteri dan atau ada sejumlah menteri yang terdepak diganti dengan orang baru. Soal siapa yang akan menempati kementerian baru atau menteri yang bakal digeser ke posisi tertentu, tentu menjadi kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
“Presiden tentu sudah memiliki pertimbangan dan skema jika akan melakukan reshuffle. Kendati demikian, kita berharap skema presiden dalam melakukan reshuffle atau menempatkan seseorang menempati kementerian yang baru bisa sejalan dengan harapan rakyat, yaitu menempatkan orang yang tepat, yang memiliki integritas, kapabilitas, kompetensi dan totalitas dalam mengemban amanah untuk kemajuan bangsa. Menteri-menteri yang kinerjanya buruk yang harus dicopot atau jika ada menteri yang dinilai masih memiliki integritas tetapi tidak cocok di posisinya saat ini bisa digeser ke posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya,” imbuhnya.
“Terkait dengan wacana pergantian menteri yang berinisial M bakal diganti menurut saya itu merupakan pendapat spekulatif yang belum tentu benar. wacana tersebut lebih sekadar sensasi. Pasalnya, jumlah menteri yang berinisial M cukup banyak di Kabinet Indonesia Maju ini. Tidak hanya Moeldoko, Muhadjir Effendi, M. Luthfi, dan Mahfud MD tetapi ada yang lain seperti Muhammad Tito Karnavian dan Muhammad Basuki Hadimuljono,” paparnya.
Menurut Karyono, justru prediksi beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang memiliki nama depan M seperti Moeldoko, Mahfud MD, Muhammad Tito Karnavian, Muhammad Basuki Hadimuljono, masih dipertahankan dalam kabinet Indonesia Maju. Terlepas dari kontroversinya, posisi mereka masih dibutuhkan Presiden Joko Widodo di pemerintahan. Untuk M. Luthfi dan Muhadjir Effendi kemungkinannya peluangnya fifty-fifty. Mungkin saja akan dilakukan pergeseran ke pos-pos lain.
Banyak Spekulasi
Adapun spekulasi terbaru yang muncul, Anggota DPR dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Rapsel Ali, disebut kandidat kuat pengganti Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo. Selain berasal dari partai yang sama, keduanya juga berasal dari daerah yang sama, Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Mungkin Rapsel Ali dipanggil, kebetulan matching dari Sulsel juga,” kata pengamat politik dari Indo Barometer, Muhammad Qodari, Senin (19/04/2021) malam.
Rapsel Ali sendiri merupakan menantu Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Selain sebagai kandidat Mentan, nama Rapsel juga disebut-sebut sebagai kandidat kuat Menteri Investasi. Mengingat latar belakang yang dimilikinya, Rapsel disebut-sebut layak bergabung dalam kabinet Jokowi.
Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanudin (Unhas), Andi Ali Armunanto mengatakan, selama memiliki kompetensi, Rapsel Ali jelas memiliki peluang bergabung dalam kabinet.
“Saya rasa bagus dan tidak ada masalah, selama dia kompeten dan mampu bekerja secara profesional di bidangnya,” kata Ali.
Sekretaris Departemen Ilmu Politik Unhas itu menegaskan, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf membutuhkan pembantu yang mampu berpikir inovatif, sesuai tuntutan zaman.
“Adapun yang dibutuhkan saat ini saya rasa adalah menteri-menteri yang mampu berpikir inovatif menghadapi tantangan zaman yang luar biasa dan mampu bekerja secara cepat dan terkoordinasi dalam mengimplementasikan program-program pemerintah,” jelasnya.
Andi Ali menambahkan, satu hal yang tak kalah penting adalah integritas. Siapapun yang diajak bergabung dalam pemerintahan, harus mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Selain itu, yang tidak kalah penting adalah memiliki integritas yang tinggi dan mau bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan melayani diri sendiri ataupun kelompok tertentu,” pungkasnya.
Photo Credit: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. ANTARA
