Telegraf – Dalam rangka pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi nasional, di Jakarta.
“Kami menggerakkan sumber daya manusia yang ada dan menjalin kerja sama dengan berbagai stakeholder,” ucap Saleh.
Peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan penyalahgunaan atau penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi dapat membantu BPH Migas dalam melakukan pengawasan penyaluran BBM. Di sisi lain, digitalisasi melalui aplikasi MyPertamina dapat membantu mengendalikan penjualan BBM bersubsidi.
“Dengan sistem digitalisasi ini, maka sudah jelas arahnya, kita menuju ke sistem subsidi tertutup,” tuturnya.
Untuk itu, Saleh berharap Badan usaha benar-benar menyalurkan BBM secara tepat sasaran dan terus mengembangkan sistem digitalisasi. “Untuk mengurangi potensi penyalahgunaan,” pungkasnya.
Sementara, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santosa mengatakan, saat ini pihaknya masih fokus untuk menjalankan program full cycle QR Code untuk BBM Jenis Solar. Pertengahan Juni 2023, implementasi program tersebut ditargetkan mencapai seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
