Telegraf — Pemerintah bersama pelaku industri dan lembaga keuangan sepakat memperkuat peran investasi dan sektor properti sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026. Kesepakatan ini mengemuka dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook 2026: Peluang dan Tantangan Bisnis, yang digelar di Jakarta, Rabu (12/11).
Forum tersebut menghadirkan perwakilan pemerintah, perbankan, dan sektor swasta untuk membahas arah kebijakan ekonomi menjelang 2026 serta strategi mempercepat pemulihan sektor investasi dan properti.
Mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Ricky Kusmayadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 dengan investasi sebagai engine of growth menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hingga kuartal III 2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target tahunan. Capaian tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp789,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp644,6 triliun.
Sektor penyumbang terbesar yaitu industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).
“Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki multiplier effect besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan rantai pasok nasional,” ujar Ricky.
Untuk menjaga momentum investasi, pemerintah memperluas reformasi regulasi melalui Omnibus Law (UU No.6/2023) dan PP No.28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.
Ricky menjelaskan, penerapan sistem Online Single Submission (OSS) kini dilengkapi dengan fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA) agar izin usaha dapat diterbitkan maksimal dalam lima hari kerja.
“Kepastian hukum dan efisiensi perizinan adalah fondasi utama pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pemerintah juga mencatat nilai investasi hilirisasi sumber daya alam mencapai Rp431,4 triliun sepanjang 2025, naik 58,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Investasi hilirisasi ini berkontribusi 30 persen terhadap total investasi nasional dan berpotensi membuka 3 juta lapangan kerja baru hingga 2030.
Dari sisi perumahan, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Kementerian PUPR, Buhari Sirait, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah hingga 2029.
Program ini menjadi bagian dari strategi nasional penyediaan hunian layak dan inklusif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Buhari mengungkapkan, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan sebesar 9,9 juta rumah tangga, dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak, mayoritas di perkotaan.
“Setiap keluarga berhak atas hunian yang aman dan terjangkau. Pemerintah mempercepat perizinan rumah MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri,” jelasnya.
Dukungan pembiayaan juga diperkuat melalui FLPP Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun bagi pengembang dan kontraktor kecil.
Skema rent-to-own turut diperluas agar pekerja informal dapat memiliki rumah dengan pola sewa-beli yang fleksibel.
Dari sektor keuangan, Bank Syariah Indonesia (BSI) menegaskan komitmennya mendukung sektor properti nasional melalui pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
SVP Consumer Business 1 BSI, Praka Mulia Agung, mengatakan KPR syariah BSI tumbuh 8,51% (YoY) hingga Juni 2025, lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata nasional 7,66% (YoY).
Dengan rasio NPF hanya 2,10%, BSI masuk tiga besar bank dengan kualitas aset KPR terbaik. Total outstanding pembiayaan BSI Griya mencapai Rp59,5 triliun per September 2025, menjadikan BSI bank keenam terbesar untuk KPR nasional.
“BSI Griya menawarkan pembiayaan syariah dengan angsuran pasti, tenor hingga 30 tahun, serta bebas biaya provisi. Kami juga bekerja sama dengan pengembang besar seperti Summarecon, CitraLand, dan Bosowa,” ungkap Praka.
