Telegraf, Jakarta – Pemerintah terus memfokuskan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan negara yang memiliki strategi dan fokus ekonomi yang jelas akan lebih berhasil mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Ini akan berbanding terbalik dengan negara yang tidak memiliki fokus pembangunan.
Oleh karena itu, sambung Darmin, setiap negara perlu mencari sumber competitiveness (daya saing) baik itu comparative advantage (keunggulan komparatif) atau competitive advantage (keunggulan kompetitif). Hal itu dimiliki beriringan dengan terus mengembangkan keunggulan tersebut.
“Jika tidak dikembangkan maka negara tersebut mengandalkan resiko yang berfikir mau unggul di banyak bidang namun kemudian tidak terjadi apapun,” jelasnya saat menghadiri Peluncuran Buku Kebijakan Pengembangan Vokasi Indonesia 2017-2025, Kamis (21/12/2017), di Jakarta.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerbitkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Salah satu pilar dari kebijakan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Lewat program prioritas ini, kurikulum pendidikan ditransformasikan agar dapat sesuai antara lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Sejalan dengan hal tersebut, maka disusun buku berjudul Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Secara garis besar, buku ini berisikan ulasan terkait kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar dan kesiapan tenaga kerja menghadapi industri 4.0.
“Buku ini hasil diskusi panjang dengan beberapa kementerian dan lembaga. Ada kesepakatan perlu perombakan di pendidikan vokasi kita terutama pendidikan kejuruan,” ujar Darmin.
Di dalam buku ini juga termuat rekomendasi beberapa kebijakan yang harus ditindaklanjuti dalam penyelesaian permasalahan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Pertama, penyesuaian perubahan kurikulum agar sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kedua, peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pelatih pada pendidikan vokasi. Ketiga, pembaharuan peralatan minimal yang harus dimiliki vokasi agar sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Keempat, pengelolaan teaching factory (TEFA). Kelima, penyiapan platform untuk mempermudah akses informasi pasar kerja.
Besar harapan pemerintah, Buku Kebijakan Pengembangan Vokasi Indonesia 2017-2025 ini dapat menjadi masukan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia secara optimal dan komprehensif.
Hadir dalam acara ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan P.Roeslani, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin, pejabat kementerian/lembaga terkait serta perwakilan dunia pendidikan dan usaha. (Mistqola)
